JAKARTA (Waspada): Sejak pemerintah melarang ekspor Crude Palm Oil (CPO), nilai ekspor CPO dan turunannya berada di posisi US$2,99 miliar, atau turun 2,56 persen dibandingkan posisi bulan sebelumnya.
“Ekspor CPO pun volumenya menurun menjadi 1,93 juta ton, atau turun 10,49 persen jika dibandingkan ekspor bulan sebelumnya,” kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono secara virtual, Selasa (17/5).
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memutuskan sejak 28 April 2022 tengah malam, Indonesia tidak lagi mengekspor CPO dan produk turunnya.
Keputusan tersebut diambil hingga distribusi merata dan harga minyak goreng curah di dalam negeri stabil di level Rp14.000 per kilogram.
Margo mengarakan, kebijakan pemerintah yang resmi diumumkan sejak 28 April itu, akan tetapi catatan pada neraca perdagangan yang dirilis berlaku di bulan depan.
“Tapi bagaimana sumbangsih ke neraca perdagangan, nanti kita lihat di bulan depan,” imbuhnya.
Distribusi Dan Stabilkan HargaDi tempat terpisah Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Luthfi menegaskan, bahwa pemerintah tidak akan terburu-buru membukan kean ekspor CPO.
“Pemerintah lebih memfokuskan diri pada kebijakan distribusi dan menstabilkan harga minyak goreng curah terlebih dahulu di angka Rp14.000/liter.
Mendag mengatakan, pihaknya saat ini sedang merealisasikan program Minyak Goreng Rakyat yang akan di sebar pada10.000 titik pasar tradisional seluruh Indonesia.
“Jadi kita fokusnya soal ketersediaan dan keterjangkauan minyak goreng curah,” terang Luthfi ditemui di Pasar Klontong di Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, Selasa (17/5).
Begitu harga itu stabil, lanjutnya, pemerintah baru diskusikan kebijakan berikutnya. “Nanti baru kita bicara lagi soal relaksasi ekspor [CPO] tersebut,” tutur Luthfi.
Mendag menambahkan, saat ini program Minyak Goreng Rakyat sudah tersebar di 1.200 titik sejak dilaksanakan sebelum Lebaran. (J03)
