SIGLI (Waspada): Diduga akibat demam Piala Dunia 2022. Rapat Paripurna ke – 3 masa persidangan I, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie berlangsung molor serta aksi bolos anggota dewan, Jumat (25/11). Sementara Ketua TAPD Pidie H Idhami, M.Si beserta jajarannya tiba di Gedung DPRK Pidie lebih cepat, pukul 08:57 WIB.
Beberapa anggota DPRK Pidie yang sudah hadir, kepada Waspada saat ditanya kenapa banyak anggota dewan tidak hadir., seraya bergurutu mengatakan bila rekan-rekannya yang lain tidak hadir karena masih banyak tertidur karena malam bergadang menonton piala dunia.
Pantauan Waspada, rapat yang dijadwalkan berlangsung pukul 09.00 WIB baru dimulai pada pukul 10.34 WIB. Rapat yang dipimpin Wakil Ketua II DPRK Pidie Fadli, A.Hamid, hanya dihadiri sekira 16 dari 40 anggota dewan.
Berdasarkan salinan undangan terdapat dua agenda pembahasan dalam rapat paripurna tersebut. Yaitu, penyampaian pemandangan umum anggaran DPRK Pidie, dan peyusunan tanggapan/penjelasan Bupati Pidie terhadap pemandangan umum anggota dewan. “ Skor kami nyatakan dicabut rapat paripurna ke 3 DPRK Pidie dengan agenda penyampaian pemandangan umum anggota DPRK Pidie dimulai dan dibuka untuk umum” demikian disampaikan pimpinan rapat Fadli A.Hamid.
Selanjutnya politiai Partai Golkar itu meminta masing-masing anggota dewan untuk mendaftarkan diri guna menyampaikan pandangan umum. Dari sejumlah anggota dewan yang hadir, hanya satu orang yang mendaftar yakni Tgk M Muhammad Nur.
Dalam kesempatan itu, politisi PNA ini menyampaikan pertanyaan tentang beberapa hal. Diantaranya, soal kelanjutan pembangunan pabrik semen di Kecamatan Muara Tiga. “Nah yang ingin kami tanyakan sudah sejauh mana progres pembangunan pabrik semen tersebut? Kemudian sengketa lahan antara masyarakat di Kule, Laweung dan Kareung, Kecamatan Bate. Tolong saudara bupati selesaikan dengan arif dan bijaaksana tanpa merugikan siapapun” katanya.
Selanjutnya, Tgk M.Nur meminta Pj Bupati Pidie Ir Wahyudi Adisiswanto, M.Si dapat bersikap tegas dan bijak bijaksana dalam mengatur dan mengurus bawahannya, “Dan harus berani menggantikan mereka-mereka yang tidak benar bekerja” katanya.
Hal itu perlu disampaikan karena sebanyak 40 anggota DPRK Pidie yang mempunyai tugas dan fungsi yang sama, kendati berbeda badan tugas ada controling, budgeting dan legastasi. Hampir semua anggota dewan di daerah itu kata Tgk. M.Nur kecewa terhadap sikap, gaya dan tingkah para anak buah Pj Bupati Pidie. Hal itu lantaran mereka terkesan menyepelekan para wakil rakyat dan bahkan tidak menghargai.
Dalam kesempatan itu, politisi PNA tersebut mencotohkan terdapat beberapa SKPK yang cuek dan enggan menerima panggilan telepon para anggota dewan. Padahal, kata dia panggilan telepon dari anggota dewan itu sebagai bentuk koordinasi untuk kepentingan rakyat. “Ada oknum kepala SKPK berkali-kali ditelepon tetapi tidak direspon, padahal kami di sini adalah reprentasi dari 440 ribu masyarakat Pidie” katannya dengan nada kesal.
Selanjutnya, Tgk M.Nur berharap Pj Bupati Pidie dapat meningkatkan anggaran APBK Pidie, baik melalui dana transferr, PAD, DID, Restribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Daerah dan lain-lain yang dianggap sah. “Dan saya berharap kepada saudara Pj Bupati agar anggaran di tahun 2023 selayaknya berorientasi kepada pemeliharaan ekonomi, penguatan sistem kesehatan, perlindungan sosial dan ketahanan bencana. Dan juga kegiatan koperasi dan UKM sebagai salah satu pilar sistem ekonomi kita, harus terus didorong dan difasilitasi lebih maksimal” ketusnya.
Karena itu lanjut dia, sudah saatnya jajaran aparatur Pemkab Pidie untuk menjemput, baik dari sisi kegiatan yang bersumber dari pusat maupun hal-hal yang lain yang dianggap penting dan bermanfaat untuk masyarakat.
“Jangan cuma menunggu dan menunggu sesuatu yang sudah dijatuhkan dan anehnya itu saja yang terjadi. Begitupun saya berharap APBK 2023 menjadi mata rantai APBK tahun sebelumnya, yakni bisa lebih meningkatkan ketahanan masyarakat, menjamin intrastruktur secara menata, dan pemerolehan perekonomian, peningkatan keadilan pendidikan dan kesehatan, serta sistem biroksasi yang melayani” katanya.
Dalam kesmepatan itu, Tgk M.Nur juga mempertayakan tentang kemampuan atau kesanggupan Pj Bupati Pidie untuk melobi kembali Dana Insentif Daerah (DID) yang sudah beberapa tahun terakhir ini tidak ada lagi diterima Kabupaten Pidie.
Begitupun Tgk M.Nur mempertanyakan kemampuan Pj Bupati Pidie mengenjar PAD, baik dari hasil Aset Tetap Daerah (ATD) ataupun dari hasil Aset Bergerak (AB) dan hasil dari industri maupun perusahaan baik legal maupun ilegal.
Menutup pidato pemandangan umumnya, Tgk M.Nur menyampaikan tentang kondisi Jalan Pante Lhok Kaju, yang menurut dia pernah dijanjikan dibangun pada 2023. Namun, jangankan dibangun masuk dalam pembangunan 2023 saja tidak pernah.
Padahal kata dia, jalan tersebut sudah rusak sejak 2012, dan berdasarkan pengakuan masyarakat pembangunan jalan tersebut hampir setiap tahun dimasukkan dalam Musrenbang kecamatan. “Bagaimana sikap saudara Pj Bupati dalam menanggapi persoalan ini, karena ini merupakan kebutuhan mendesak dan sudah lama dinanti-nantikan oleh masyarakat, khususnya masyarakat yang melewati dan melintasi jalan tersebut” pungkasnya.(b06)
Teks Photo
