P.SIDIMPUAN (Waspada) : Komisi Pemilihan Umum (KPU) gelar Focus Group Discussion (FGD) Penyiapan Rumusan Pemungutan dan Penghitungan Suara (Putungsura) di Aula Hotel Sitamiang, Jl.SM Raja, Padangsidimpuan, Jumat (23/6).
FGD yang dibuka Ketua KPU Tapanuli Selatan diwakili Komisioner KPU Tapsel Divisi Teknis dan Penyelenggara Syawaluddin Lubis dihadiri Jhony Harto dari PN Padangsidimpuan, Hilman dari Kemenag Tapsel, Cabdis Pendidikan Wilayah XI, Kesbangpol Tapanuli Selatan, pegiat pemilu, Parpol peserta Pemilu 2024 dan pers.
Syawaluddin Lubis yang juga sebagai nara sumber dalam kegiatan tersebut menjelaskan, FGD Penyiapan Rumusan Putungsura itu digelar untuk mendapatkan masukan dari berbagai pihak dalam meminimalisir potensi masalah saat pemungutan dan penghitungan suara pada hari H Pemilu 2024.
Pada Pemilu 2019, ucap Syawaluddin, banyak petugas Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dunia sehingga menimbulkan masalah. “Beban kerja petugas KPPS pada pemilu 2019 cukup berat,” tuturnya.
Dalam kerangka rancangan PKPU pemungutan dan penghitungan suara, paparnya, ada dua isu strategis yang perlu dibahas yakni metode penghitungan suara dan penyampaian salinan Berita Acara dan Sertifikat Penghitungan Suara kepada para pihak.
Untuk metode penghitungan suara dapat dilakukan secara paralel dalam bentuk 2 panel, yakni panel A mencakup Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu anggota DPD. Sedangkan panel B mencakup Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
“Komposisi petugas KPPS pada panel A terdiri dari ketua KPPS, dan 2 anggota KPPS. Untuk panel B dilakukan 4 anggota KPPS lainnya.Penghitungan suara secara paralel merupakan salah satu upaya mengefisiensikan dan mengoptimalkan tugas KPPS agar proses penghitungan suara di TPS dapat selesai dengan cepat,” tuturnya.
Terkait dengan berita acara, Sertifikat Hasil, dan Pencatatan Hasil Penghitungan Suara yang sebelumnya merupakan dokumen terpisah disederhanakan untuk meringankan beban KPPS tanpa mengurangi substansi yang diperintahkan oleh
Undang-Undang.”Jumlah formulir hasil penghitungan suara yang sebelumnya 11 formulir disederhanakan menjadi 5 formulir,” jelas Syawaluddin.
Peserta FGD berpendapat bahwa rencana 2 panel dalam penghitungan suara berpotensial menimbulkan masalah karena ukuran lokasi TPS sangat terbatas. Sedangkan upaya penyederhanaan berita acara dan sertifikasi hasil pemilu dinilai sangat tepat.
Mohot Lubis sebagai salah satu peserta FGD dari unsur pegiat Pemilu mengatakan teknis penghitungan suara yang perlu di desain untuk mengurangi beban kerja petugas KPPS serta pembatasan usia calon anggota KPPS 50 tajun ke bawah.
Kemudian salinan berita yang akan diberikan kepada masing masing saksi peserta pemilu, baim dari Parpol, DPD dan saksi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden bisa dilakukan dengan menggunakan teknologi.(a39)
