P.SIDIMPUAN (Waspada) : Warga Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) temui Kapolres Tapsel AKBP Imam Zamroni SIK, MH untuk bersilaturrahmi sekaligus menyampaikan tuntutan agar pengelolaan dividen PT.AR dikembalikan ke masyarakat.
Perwakilan masyarakat Batang Toru yang menemui Kapolres Tapsel tersebut yakni OK Hazmi Usman Siregar, Ketua PAC GP Ansor Batang Toru, Ongky Saputra, Ketua PPM Domion Sianipar, Ketua Muslimat NU Batang Toru Ustadzah Rofiqoh Nasution, Sekretaris Muhammadiyah Batang Toru Arman Tanjung serta tokoh masyarakat Monang H Panjaitan dan Zulfitri Siregar.
OK Hazmi Usman Siregar, Minggu (29/10) mengatakan, ia bersama sejumlah warga yang tergabung dalam masyarakat Batang Toru Bersatu menemui Kapolres Tapsel AKBP Imam Zamroni SIK, MH untuk bersilaturrahmi sekaligus menyampaikan sejumlah tuntutan masyarakat terkait Dividen PT AR dan berbagai hal lainnya.
Dalam pertemuan dengan Kapolres Tapsel tanggal 27 Oktober 2023, ucap OK, selain menyampaikan tuntutan agar pengelolaan dividen PT AR dikembalikan ke masyarakat, pihaknya juga menuntut agar alokasi deviden untuk masyarakat agar disesuaikan dengan kesepakatan yang ada.
OK Hazmi Usman Siregar yang juga menjabat sebagai anggota DPRD Tapsel dari Partai PPP, mengungkapkan sesuai dengan hasil keputusan rapat yang digelar masyarakat Batang Toru pada tanggal 21 Oktober 2023, masyarakat juga menuntut pembentukan lembaga pengawas dividen dan Lembaga Konsultasi Masyarakat Martabe (LKMM) dihidupkan kembali.
Kemudian masyarakat juga pengusaha yang mengelola Tambang Emas Martabe Batang Batang Toru agar memberikan kesempatan bekerja dan berusaha bagi masyarakat Batang Toru mengingat kesempatan bekerja dan berusaha bagi masyarakat sangat terbatas.
“Selanjutnya pengusaha diminta ikut berperan aktif menumbuh kembangkan kearifan lokal masyarakat Tapsel di bidang agama dan budaya, meminta seluruh Desa dan Kelurahan di Batang Toru dijadikan lingkar tambang serta pengelolaan masalah lingkungan hidup dan dampaknya,” tuturnya.
Khusus terkait Deviden PT AR, ungkapnya, masyarakat curiga ada permainan dalam pengalokasian bagi hasil dari PT AR sebab masing-masing desa hanya menerima sekira Rp.200 juta tiap tahu.
“Kita tau bahwa keuntungan yang didapat PT AR tidak sama tiap tahun, tapi yang diberikan ke setiap desa nilainya tetap sama dari tahun ketahun.Ini merupakan salah satu indikasi dugaan permainan dalam pengalokasian deviden PT AR. Jadi wajar jika masyarakat curiga ada permainan,” jelas OK.
Menanggapi hal tersebut, ujar OK, Kapolres Tapsel AKBP Imam Zamroni mengatakan akan menindak lanjuti pengaduan masyarakat dengan lebih terlebih dahulu mengklarifikasi masalah dan pengumpulan bahan dan data.
“Kapolres menegaskan akan meminta keterangan instansi dan lembaga terkait dengan pengaduan masyarakat dan dalam menangani masalah ini, Kapolres akan bersikap independen,” katanya. (a39)
