JAKARTA (Waspada): Ketua DPR RI Puan Maharani secara resmi membuka perhelatan Sidang Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership (IPPP), Kamis (25/7/2024), di Jakarta.
Pembukaan sidang forum parlemen Indonesia-Pasifik itu dihadiri Presiden Joko Widodo (Jokowi), didampingi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Hadi Tjahjanto, Menteri Sekretaris Kabinet (Menseskab) Pramono Anung, dan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Pahala Nugraha Mansury. Kedatangan Presiden Jokowi ke lokasi acara disambut langsung Ketua DPR RI Puan Maharani. Hadir juga Ketua MPR RI Bambang Soesatyo.
Pergelaran ini merupakan kali kedua bagi DPR RI menyelenggarakan sidang forum parlemen Indonesia dengan parlemen negara-negara di kawasan Pasifik.
“Saya ingin mengawali sambutan ini dengan menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran para Pimpinan dan Anggota Parlemen dari negara-negara Pasifik, pada pertemuan IPPP kedua. Selamat datang di Jakarta, Indonesia,” kata Puan mengawali sambutannya.
Adapun delegasi parlemen Pasifik yang hadir di Sidang ke-2 IPPP ini adalah dari negara Kepulauan Cook, Samoa, Kepulauan Solomon, Tonga, Kepulauan Marshall, Mikronesia, Papua Nugini, Tuvalu, Kiribati, dan Republik Fiji. Sementara untuk parlemen negara Vanuatu, Nauru, Palau, Polinesia Prancis, dan Kaledonia Baru belum bisa menghadiri undangan.
Saat membuka agenda ini, Puan menyinggung mengenai IPPP yang diinisiasi DPR RI. Dimana, pertemuan antara parlemen Indonesia dengan parlemen negara-negara Pasifik pertama kali digelar pada tahun 2018.
“Sejak saat itu, semangat untuk memperkuat kemitraan Parlemen antara Indonesia dengan negara-negara Pasifik tetap terjaga dan bahkan tumbuh semakin kuat. Pada hari ini, kuatnya semangat persaudaraan kita ditunjukkan dengan tingkat kehadiran para Pimpinan Parlemen pada pertemuan ini,” sambungnya.
Dari delegasi yang hadir pada Sidang ke-2 IPPP, delapan perwakilan negara merupakan ketua parlemen. Sementara yan lainnya wakil pimpinan dan anggota parlemen, hingga senator. Ia mengatakan hubungan antara negara-negara Pasifik dan Indonesia adalah hubungan yang komprehensif.
“Tidak saja kita memiliki hubungan antar Pemerintah yang solid, kita juga memiliki hubungan antar Parlemen yang kokoh. Bahkan, kita pada hari ini dapat mengadakan pertemuan di antara para Ketua Parlemen negara-negara Pasifik dengan Indonesia,” ujarnya.
Puan pun menyebut, Indonesia dengan negara-negara Pasifik memiliki kesamaan sebagai sesama negara kepulauan yang dikelilingi perairan dan lautan. Selain itu, Indonesia dan negara-negara Pasifik juga disebut memiliki kesamaan nilai.
“Negara kita menjunjung nilai demokrasi, menghargai hak asasi manusia, dan menjalankan good governance,” tegas Puan.
Sebagai negara kepulauan, Indonesia dan negara-negara Pasifik dinilai menghadapi tantangan yang sama seperti ancaman perubahan iklim, bencana, dan tantangan dalam pengelolaan laut serta perairan. Kesamaan tersebut, tambah Puan, dapat menjadi modal untuk pengembangan hubungan lebih baik di masa mendatang dengan fokus bekerja sama pada isu-isu yang menjadi kepentingan bersama.
“Dalam hal ini, pondasi dari kokohnya hubungan Indonesia dan negara-negara Pasifik adalah hubungan yang berdasar prinsip kesetaraan, saling menghargai kedaulatan dan kesatuan teritori, serta hidup berdampingan secara damai,” paparnya.
Ketua DPR RI juga menggarisbawahi soal tantangan yang dihadapi kawasan Pasifik. Dia merinci tantangan tersebut di antaranya ketegangan geopolitik, ancaman konflik, polarisasi, lambatnya pertumbuhan ekonomi global, dan dampak pemanasan global.
“Hal ini dapat dilakukan jika parlemen ikut mempromosikan kebiasaan berdialog (habit of dialogue) melalui diplomasi Parlemen, dan bukannya melakukan kebijakan unilateral,” imbuh Puan.
Tidak hanya mempromosikan dialog, Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini pun mendorong pemberdayaan perempuan guna pembangunan inklusif di Pasifik. Sebab kesetaraan gender penting untuk selalu menjadi perhatian.
“Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan partisipasi perempuan di dunia politik, dan untuk memegang jabatan publik,” tandas Puan.
Sebagai informasi, pertemuan IPPP dinilai relevan untuk memperkuat kerja sama antar Parlemen di antara negara di Pasifik dan Indonesia. Sidang ke-2 IPPP bertemakan ‘Partnership for Prosperity: Fostering Regional Connectivity and Inclusive Development’. Tema tersebut diharapka mewakili semangat Pasifik agar menjadi kawasan yang damai dan stabil.
Baginya, pembangunan yang inklusif serta pengembangan konektivitas tidak akan tercipta perdamaian. Mewakili Parlemen Indonesia, Puan ingin membangun budaya damai sekaligus menolak kekerasan untuk menyelesaikan masalah.
“Marilah kita bekerja sama untuk memajukan hubungan negara-negara Pacific dengan Indonesia. Dan marilah kita menciptakan kawasan Pasifik yang damai, stabil, dan sejahtera,” tukas Puan Maharani. (J05)
