JAKARTA (Waspada): Pelayanan Haji berkualitas dan dapat dinikmati secara optimal oleh masyarakat, menjadi kewajiban negara. Untuk itu, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemdiktisaintek) siap berkolaborasi dalam pengembangan teknologi, riset, optimalisasi biaya, pengembangan infrastruktur dan literasi terkait penyelenggaraan umrah dan haji.
“Indonesia memiliki ratusan ribu dosen, jadi kami tertarik juga, untuk melakukan riset-riset haji. Kami ingin berkontribusi. Kampus-kampus juga siap,” ujar Menteri Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto dalam audiensi dengan Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji, Dahnil Anzar Simanjuntak, Selasa (11/3/2025) di Jakarta.
Mendiktisaintek Brian telah mencanangkan kerja sama dengan kampus di Arab Saudi untuk memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan pelayanan haji jamaah Indonesia. Brian juga akan menggandeng Diaspora Indonesia yang ada di Arab Saudi, untuk kontribusi dalam mengatasi fenomena permasalahan haji di Indonesia.
“Kita juga bisa memanfaatkan dana penelitian dari perguruan tinggi luar negeri yang bekerja sama dengan Kemdiktisaintek,”ujar Brian.
Wakil Kepala BP Haji Dahnil Simanjuntak mengatakan, pihaknya kini tengah berkutat pada revisi Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji dan Undang-Undang Penyelenggaraan Haji. Revisi ini dilakukan untuk mengatasi inefisiensi dan penyimpangan dalam penyelenggaraan haji.
“Kami berharap manajemen haji dan umrah dapat dikelola bersama dengan Kemdiktisaintek,” harap Wakil Badan Penyelenggara Haji, Dahnil Anzar Simanjuntak.
Ke depan, bersama Kemdiktisaintek, BP Haji akan terus menggali potensi dan peluang untuk memberikan dukungan penuh dalam penyelenggaran haji di Indonesia.
Audiensi ini juga turut dihadiri oleh Direktur Jenderal Sains dan Teknologi, Ahmad Najib Burhani, Penasehat Khusus Menteri, Marsetio, serta jajaran dari Badan Penyelenggara Haji.
