SUBULUSSALAM (Waspada.id): Sebanyak 1.397 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu dalam lingkungan Pemko Subulussalam dilantik, Kamis (29/1).
Prosesi pelantikan, sekaligus simbolis penyerahan SK P3K Paruh Waktu yang mencakup tenaga kesehatan, tenaga pendidikan dan tenaga teknis oleh Wali Kota Subulussalam, Haji Rasyid Bancin dilaksanakan di halaman kantor wali kota tersebut.
Dalam arahannya, Wali Kota Rasyid Bancin tegaskan jika pelantikan itu bagian dari komitmen pemerintah daerah menata status kepegawaian.
P3K yang baru dilantik diingatkan harus mensyukuri momen penting ini dan akan memegang teguh integritas karena telah menjadi bagian dari birokrasi pemerintahan.
Dikatakan, aspek loyalitas seorang abdi negara patuh dan taat dalam menjalankan instruksi pimpinan. Lalu aspek akhlak yang juga menjadi poin penting, tidak menjadikan kerja hanya sekadar melepaskan tanggung jawab.
Terkait upah, kendati kondisi anggaran daerah dalam penataan, Rasyid Bancin berkomitmen akan memberikan hak pegawai sesuai kemampuan dan ketersediaan keuangan daerah.
Dirinya juga mendorong para P3K Paruh Waktu lebih mandiri, tidak hanya terpaku dari gaji yang diberi negara. “ASN masa kini harus cerdas melihat peluang ekonomi lain, seperti menjadi pebisnis atau investor demi kesejahteraan keluarga,” motivasi Rasyid.
Pada kesempatan itu, Rasyid Bancin kembali menegaskan komitmennya untuk membawa daerah ini bebas dari beban hutang, 2027. Target ini disebut menjadi fokus utama pihaknya untuk menyehatkan kembali postur keuangan Pemko Subulussalam.
Langkah strategis yang sedang ditempuh pihaknya saat ini agar 2027 bebas dari beban hutang, kata Rasyid, memperjuangkan pengembalian dana daerah sebesar Rp86 miliar yang ditarik pemerintah pusat.
“Kita sedang menunggu terbitnya Keputusan Presiden terkait pencairan dana sebesar Rp86 miliar itu agar bisa segera dialokasikan,” yakin Rasyid, sebut keberhasilan pelunasan hutang ditentukan sinergi antara eksekutif dan legislatif.
Karenanya Rasyid berharap kedua lembaga ini memiliki kesepakatan bersama untuk memprioritaskan persoalan tersebut.
Diakui, selain fokus pada hutang besar, Pemko juga berkomitmen menjaga stabilitas pendapatan ASN, seperti kepastian tunjangan kinerja tidak dipotong.
“Doakan kami, kalau dana 86 miliar ke luar dan kita sepakat dengan dewan terhormat untuk bayar hutang semua, 2027 zero hutang Kota Subulussalam,” yakin Rasyid.
Ditegaskan, transparansi dalam pengelolaan anggaran menjadi kunci utama. Penyelesaian hutang bukan sekadar janji politik, tetapi kewajiban moral demi kepastian pembangunan Subulussalam di masa depan tak lagi terbebani oleh masa lalu.
“Dengan tata kelola yang bersih, kemandirian fiskal Kota Subulussalam dapat segera terwujud dalam waktu dekat,” pungkas Rasyid optimistis. (***)
