15 Klien Dari Rutan Banda Aceh Dan Jantho Bebas Melalui Program Reintegrasi

- Aceh
  • Bagikan
15 Klien Dari Rutan Banda Aceh Dan Jantho Bebas Melalui Program Reintegrasi
Kepala Sub Seksi Bimbingan Klien Dewasa, Syamsul Bahri bersama Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh, melakukan serah terima klien, Rabu (10/1). Waspada/Ist

BANDA ACEH (Waspada): Sejumlah 15 klien dari Rutan Kelas IIB Banda Aceh dan Rutan Kelas IIB Jantho, akan dibebaskan melalui Program Reintegrasin (pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat).

Kepala Sub Seksi Bimbingan Klien Dewasa, Syamsul Bahri bersama Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh, melakukan serah terima klien, Rabu (10/1). Sejumlah 15 klien akan menjalani program reintegrasi. Seorang klien berasal dari Rutan Kelas IIB Banda Aceh dan 14 lainnya dari Rutan Kelas IIB Jantho.

Pembebasan bersyarat sesuai dengan Peraturan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018. Peraturan Menteri Hukum dan HAM tersebut, tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersayarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat. Disebutkan bahwa pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan Narapidana dan anak ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Salah satu tujuan dari pemberian Program Reintegrasi kepada narapidana adalah, agar bisa kembali hidup di tengah-tengah masyarakat dengan perilaku yang baik dan tidak mengulangi tindak pidana. Tentunya hal tersebut perlu dukungan baik dari keluarga khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Dalam menjalani program pembebasan bersyarat, terdapat beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Dalam UU itu disebutkan, klien wajib mematuhi persyaratan Pembimbing Kemasyarakatan dengan melaukan wajib lapor. Selain itu mengikuti program-program yang diberikan. Tidak membuat keresahan di masyarakat dan tidak mengulangi tindak pidanan serta menghormati hak asasi setiap orang di lingkungannya. Apabila hal-hal tersebut tidak dijalankan PK dapat melakukan pencabutan kepada klien yang bersangkutan.(b08)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *