PIDIE (Waspada.id): Angka 4.571 jiwa pengungsi yang dirilis Pemerintah Kabupaten Pidie mungkin belum menggambarkan keseluruhan situasi di lapangan.
Investigasi cepat di beberapa kecamatan menunjukkan bahwa beberapa titik banjir masih sulit dijangkau, sementara data warga terdampak terus bergerak. Di tengah ketidakpastian ini, Bupati Pidie H Sarjani Abdullah MH, menetapkan status Tanggap Darurat Bencana Banjir selama 14 hari, mulai 27 November hingga 10 Desember 2025.
Keputusan tersebut tertuang dalam SK Bupati Pidie No. 306/978/KEP.40/2025, yang memungkinkan pemerintah mengakses anggaran kedaruratan, memobilisasi peralatan, dan mempercepat distribusi bantuan.
Juru Bicara Bupati Pidie, Andi Firdaus, S.H., C.P.M, Jumat (28/11) menyebut bahwa jumlah pengungsi yang mencapai ribuan menjadi indikator tingginya eskalasi bencana.
“Lonjakan jumlah pengungsi memaksa pemerintah bergerak cepat. Status tanggap darurat diperlukan agar pelayanan publik dan kebutuhan dasar warga tidak terhenti,” kata Andi, Kamis (27/11) malam.
Namun, laporan yang dihimpun dari aparatur gampong dan relawan menunjukkan bahwa angka pengungsi bisa lebih besar, terutama di kecamatan-kecamatan yang akses jalannya terputus, seperti Keumala, Delima, dan Mutiara Timur.
Tim relawan yang bergerak di wilayah Keumala dan Mutiara Timur menyebutkan masih ada dusun-dusun yang baru mendapatkan bantuan setelah lebih dari 12 jam terisolasi. Arus deras, lumpur, dan pohon tumbang membuat kendaraan roda empat tidak bisa masuk, sementara perahu karet terbatas.
“Data resmi sudah masuk, tetapi di lapangan kami masih menemukan keluarga yang belum tercatat sebagai pengungsi. Mereka bertahan di hutan dan lari ke rumah rumah keluarganya yang aman dari terjangan banjir karena air tiba-tiba naik,” kata seorang relawan di Keumala.
Situasi serupa terjadi di Kecamatan Delima, wilayah dengan jumlah gampong terdampak terbanyak yakni 23 gampong. Sebagian warga di daerah itu memilih mengungsi mandiri ke rumah kerabat, sehingga tidak semuanya masuk daftar pengungsi resmi.
94 Gampong Terdampak
Secara resmi, pemerintah menyebut 94 gampong di 14 kecamatan terendam banjir. Sebaran wilayah terdampak sangat luas:
Mutiara Timur (13 gampong), Keumala (4 gampong), Pidie (13 gampong), Sakti (2 gampong), Muara Tiga (4 gampong), Delima (23 gampong), Kota Sigli (8 gampong), Tangse (2 gampong), Indrajaya (3 gampong), Peukan Baro (9 gampong), Glumpang Tiga (1 gampong), Glumpang Baro (2 gampong), Mutiara Barat (6 gampong), dan Kembang Tanjong (4 gampong).
Beberapa lokasi masih sulit dipetakan karena tingkat genangan tidak merata. Di Kembang Tanjong, misalnya, air surut cepat di beberapa gampong tetapi meningkat di gampong lain dalam hitungan jam akibat kiriman air dari hulu.
Pengungsian Kurangnya Logistik
Di beberapa titik pengungsian, khususnya di wilayah Delima dan Peukan Baro, warga mengaku kekurangan selimut, tikar, dan air bersih.
“Air pasang sejak pagi, kami hanya sempat membawa baju anak. Sampai di meunasah, belum ada pembagian logistik,” kata seorang ibu yang mengungsi di Delima.
Tenaga medis dari Puskesmas Simpang Tiga melaporkan meningkatnya kasus ISPA dan gatal-gatal. Beberapa pengungsi lansia juga mengalami tekanan darah naik akibat kelelahan evakuasi.
Dapur umum memang telah beroperasi, tetapi di sejumlah titik harus bergantung pada swadaya warga karena kebutuhan jauh lebih besar dari pasokan awal.
Andi Firdaus menegaskan bahwa pemerintah terus memutakhirkan data sekaligus menambah personel di lapangan. “Prioritas kami keselamatan warga. Data terus bergerak, dan kami menempatkan tim untuk menjangkau wilayah-wilayah yang terputus,” ujarnya.
Namun, investigasi menunjukkan bahwa hujan di wilayah hulu masih tinggi, terutama di Tangse, sehingga potensi banjir susulan belum sepenuhnya teratasi. Akses menuju beberapa gampong rawan kembali terputus jika debit air naik.
Di tengah angka resmi 4.571 pengungsi, masih muncul pertanyaan mengenai efektivitas penanganan awal. Keterbatasan peralatan, akses terputus, serta dinamika data membuat upaya pemerintah berada dalam tekanan tinggi.
Status tanggap darurat memberi ruang manuver lebih luas, tetapi implementasinya diperkirakan tetap menghadapi tantangan karena cuaca belum bersahabat dan wilayah terdampak sangat luas.
Banjir di Pidie bukan sekadar peristiwa tahunan, tetapi ujian koordinasi, kesiapan sistem peringatan dini, dan kemampuan pemerintah menjemput kebutuhan warga yang terjebak di lokasi-lokasi yang tidak mudah dijangkau. (Id69)
