BLANGPIDIE (Waspada.id): Ketua DPRK Aceh Barat Daya (Abdya), Roni Guswandi, menyuarakan keprihatinan mendalam, terhadap kondisi pendidikan menengah di Abdya yang dinilainya berada pada fase krusial dan membutuhkan intervensi kebijakan yang tegas, objektif dan berorientasi pembenahan.
Ia secara terbuka meminta Gubernur Aceh Muzakir Manaf, atau yang biasa disapa Mualem, memberi perhatian serius dalam penempatan pejabat Kepala Cabang Dinas (Kacabdin) Pendidikan Aceh Wilayah Abdya, agar figur yang ditugaskan, benar-benar hadir untuk menata dan memperbaiki, bukan sekadar mewarisi masalah lama.
Menurut Roni, pendidikan menengah adalah simpul strategis, yang menentukan kualitas sumber daya manusia Aceh, di masa depan. Karena itu, penempatan pejabat di level Kacabdin, tidak boleh menjadi rutinitas administratif, apalagi kompromi politik. “Yang dibutuhkan Abdya hari ini adalah kepemimpinan pendidikan yang punya visi reformasi, keberanian mengambil keputusan dan kemampuan manajerial, bukan sekadar melanjutkan pola lama yang problematik,” tegasnya.
Ia menekankan, tantangan pendidikan menengah di Abdya bukan isu teknis semata, melainkan persoalan tata kelola. Mulai dari penataan guru dan kepala sekolah, disiplin manajemen, kualitas layanan pembelajaran, hingga kepekaan terhadap aspirasi publik. “Kalau Kacabdin hadir hanya sebagai pewaris beban, maka yang terjadi adalah stagnasi. Pendidikan tidak boleh dikelola dengan logika ‘asal jalan’. Ia harus dipimpin dengan akal sehat kebijakan dan keberpihakan pada mutu,” ujarnya.
Roni juga menyoroti pentingnya komunikasi publik yang terbuka dan akuntabel. Dalam konteks ini, ia mengaitkan sikap diam Plt Kacabdin Pendidikan Aceh Wilayah Abdya, yang sebelumnya disorot media. “Ketika dunia pendidikan menjadi perhatian publik, bungkam bukan pilihan etis. Kepemimpinan pendidikan harus siap menjelaskan, berdialog dan bertanggung jawab. Diam hanya memperpanjang kecurigaan dan memperdalam krisis kepercayaan,” katanya.
Pernyataan itu sejalan dengan pemberitaan Waspada.id sebelumnya berjudul “Disorot Publik, Plt Kacabdin Pendidikan Aceh Wilayah Abdya Bungkam”, yang menyoroti minimnya respons pejabat terkait di tengah sorotan masyarakat, terhadap pengelolaan pendidikan menengah di Abdya. Roni menilai, situasi tersebut semestinya menjadi alarm bagi Pemerintah Aceh, untuk melakukan evaluasi menyeluruh, bukan sekadar reaksi sesaat.
Lebih jauh, Roni menegaskan, pendidikan menengah adalah ruang pembentukan karakter, nalar kritis dan kesiapan generasi muda menghadapi perubahan. Karena itu, kebijakan penempatan pejabat, harus berbasis rekam jejak dan kompetensi.
“Gubernur Aceh memiliki mandat konstitusional dan moral, untuk memastikan bahwa pejabat yang ditempatkan adalah arsitek perbaikan, bukan penjaga status quo,” ucapnya.
Ia berharap, langkah korektif dari Pemerintah Aceh dapat segera dilakukan, agar pendidikan menengah di Abdya, keluar dari pusaran persoalan lama dan bergerak menuju tata kelola yang profesional, transparan dan berorientasi mutu.
“Jika pendidikan diserahkan pada logika pewarisan masalah, maka yang diwariskan kepada anak-anak kita hanyalah ketertinggalan,” pungkas Roni.(id82)
