BLANGPIDIE (Waspada.id): Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya (Pemkab Abdya), mulai mengintensifkan diplomasi kebijakan ke pemerintah pusat, guna mengamankan program strategis yang relevan, dengan kebutuhan daerah. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya mempercepat pembangunan berbasis potensi lokal dan kepentingan publik.
Bupati Abdya Dr. Safaruddin melakukan pertemuan kerja dengan sejumlah pemangku kebijakan nasional di Jakarta, termasuk Ketua MPR RI Ahmad Muzani dan Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon, Selasa (20/1). Pertemuan tersebut membahas peluang dukungan program pusat, untuk penguatan sektor kebudayaan dan pengembangan ekonomi berbasis identitas daerah.
Melalui Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setdakab Abdya, Indra Darmawan, dijelaskan bahwa, pertemuan tersebut merupakan bagian dari rangkaian pengusulan program pembangunan yang dinilai strategis bagi Abdya.
“Fokus pembahasan diarahkan pada penguatan kebudayaan lokal, sebagai aset pembangunan, sekaligus membuka peluang dukungan pusat terhadap sarana, prasarana, dan program kebudayaan yang berdampak ekonomi,” ungkapnya.
Dalam pertemuan itu, Pemkab Abdya menyoroti pentingnya kebudayaan, sebagai fondasi identitas daerah dan pengungkit ekonomi kreatif masyarakat. Salah satu isu yang disampaikan adalah pengembangan Bumoe Brueh Sigupai, sebagai simbol budaya Abdya yang membutuhkan dukungan kebijakan dan infrastruktur dari pemerintah pusat.
Selain itu, diskusi juga menyinggung jejak historis jalur rempah Abdya, yang memiliki nilai strategis secara budaya dan ekonomi, yang dinilai relevan untuk dikembangkan dalam program kebudayaan nasional.
Pemkab Abdya berharap, usulan yang disampaikan tidak berhenti pada tataran wacana, melainkan ditindaklanjuti dalam bentuk program konkret yang terukur dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Langkah ini menegaskan pendekatan Pemkab Abdya, yang menempatkan lobi antar pemerintah sebagai instrumen kebijakan, bukan sekadar agenda simbolik, dengan tujuan memastikan pembangunan daerah, berjalan selaras dengan arah kebijakan nasional dan kebutuhan riil masyarakat.(id82)
