JAKARTA (Waspada): Kabupaten Aceh Besar meraih dua penghargaan sekaligus dalam penerapan standar pelayanan minimal (SPM), yaitu 10 daerah berkinerja terbaik dalam penerapan SPM dan 10 daerah dengan capaian penerapan SPM tertinggi nasional.
Keduanya adalah untuk periode triwulan II tahun 2022. Prestasi yang sama juga dituai Provinsi Aceh sebagai 10 besar provinsi berkinerja terbaik dalam penerapan SPM dan capaian penerapan tertinggi SPM triwulan II tahun 2022.
“Alhamdulillah, kita kembali membuktikan jika Aceh Besar mengelola kebutuhan rakyatnya, khususnya di bidang pendidikan sesuai standar nasional,” ujar Muhammad Iswanto Pj Bupati Aceh Besar, Kamis (29/9).
Menurut Iswanto, laporan kinerja penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan penerapan tertinggi SPM Triwulan 2 tahun 2022 itu di umumkan Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Kamis (29/9) kemarin.
Aceh Besar bertengger di posisi ke-9 nasional untuk kinerja terbaik dengan coverage standar pelayanan minimal 80,50 persen , di atas Kabupaten Lombok Utara 80,37 persen di nomor 10.
Sementara untuk untuk 10 daerah dengan caaian penerapan SPM tertinggi, Aceh Besar juga berada di posisi sembilan, dengan coverage 79.04 persen, di atas Kebumen yang coveragenya 78,41 persen.
Khusus capaian SPM tertinggi, selain tiga kabupaten di Aceh, yaitu Aceh Tamiang, Aceh Jaya dan Aceh Besar, di regional Sumatera, hanya bertambah dengan Kabupaten Agam di Sumbar.
Untuk urutan tertinggi level kabupaten diduduki oleh Kabupaten Soppeng dengan coverage layanan 93,02 persen.
Sedangkan dalam daftar 10 kabupaten berkinerja terbaik dalam penerapan SPM, hanya ada tiga kabupaten di Sumatera yang masuk dalam daftar terbaik Nasional itu, dan ketiganya dari Aceh, yaitu, Aceh Besar, Aceh Tamiang dan Aceh Jaya.
Sementara untuk tingkat Propinsi, Aceh menempati urutan 10 besar nasional untuk kedua penghargaan tersebut. Dari data yang dikeluarkan Kemendagri itu, tidak terlihat adanya kota-kota di Aceh yang masuk dalam kedua katagori penghargaan dimaksud.
Bagi Aceh Besar sendiri, ini penghargaan kedua dalam sepekan terakhir, setelah mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk laporan pengelolaan anggaran pembangunan tahun 2021 atau 10 tahun secara beruntun.
Penghargaan WTP itu diberikan langsung oleh Menkeu Sri Mulyani Indrawati di Kantor Kemenkeu, Jakarta.
Pj Bupati Aceh Besar secara khusus mengapresiasi seluruh staf dan lembaga terkait atas terwujudnya prestasi ini. “Ini tentu saja buah dari kolektivitas dan konsistensi dari semua jajaran yang terlibat, termasuk dukungan rekan rekan legislatif Aceh Besar,” tutur Iswanto. (b05)
