LHOKSUKON (Waspada): Aceh Utara sebagai daerah penghasil gas alam, masih miskin. Untuk bisa mensejahterakan masyarakat, pada Pemilu 2024 warga Aceh Utara harus memilih bupati yang berani memprotes seperti Bupati Kepulauan Meranti, M Adil.
Aksi Bupati Kepulauan Meranti, Riau, M Adil memprotes Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, saat rapat terkait Pengelolaan Pendapatan Belanja Daerah se Indonesia, beberapa waktu lalu sempat viral di dunia maya. Keberanian M Adil mendapat perhatian sejumlah tokoh warga lingkungan penghasil gas alam Aceh Utara.
Menurut Badruddin dari Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kemukiman Krueng Pase, Aceh Utara, khususnya Wilayah Kecamatan Syamtalira Aron, sebagai lokasi sumber gas alam, nasib warga sekitar wilyah tersebut masih di bawah garis kemiskinan. Bahkan, Aceh Utara pada umumnya, sebagai daerah penghasil gas, hampir sama dengan warga Meranti yang masih miskin. “Karena itulah, pada Pilkada ke depan kita harus memilih bupati yang berani memprotes, demi kepentingan masyarakat,” tegasnya, Minggu (11/12).
Menurutnya, Bupati Aceh Utara pilihan masyarakat ke depan, juga harus berani bertindak terkait masalah anggaran untuk daerah. “Kita akan memilik bupati yang berani dalam setiap rapat, apa lagi dalam rapat pembahasan anggaran seperti yang dilakukan Bupati Meranti,” tambahnya. Sehingga masyarakat bisa menikmati bagi hasil gas alam yang diambil di kawasan Aceh Utara.
Tokoh warga Aceh Utara H.M.Yusuf Hasan menambahkan, masyarakat di Aceh Utara masih banyak tinggal di rumah tidak layak huni. “Bupati harus membela masyakat Aceh Utara, sehingga hasil migas akan mampu memberantas kemiskinan di kabupaten ini,” jelasnya.
Dia mengharapkan pada Pilkada ke depan, warga akan memilih bupati yang punya karakter membela masyarakat. Begitu juga dalam Pemilu legislatif, akan terpilih DPRK yang memihak pada rakyat.
Menurutnya hal itu akan tercapai bila dalam Pemilu, masyarakat berani menolak money politic (politik uang). Karena calon bupati, gubernur dan calon DPRK yang berani memberikan uang kepada pemilih pada saat Pemilu, hampir dapat dipastikan pasti akan melakukan korupsi dan hanya mengutamakan kepentinghan pribadi.(b08)
