Langkah Wakil Bupati Pidie, Alzaizi Umar, memimpin langsung rapat pembebasan lahan suplesi Bendungan Rukoh bukan sekadar agenda birokrasi. Itu adalah sinyal politik dan administratif, proyek besar ini tidak boleh macet di simpul klasik bernama pembebasan lahan.
Rukoh bukan proyek kecil. Ia adalah bagian dari Proyek Strategis Nasional yang dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan anggaran sekitar Rp1,5 triliun. Angka itu bukan sekadar nominal dalam lembar APBN. Ia adalah harapan ribuan petani di Keumala dan Sakti agar sawah mereka tidak lagi bergantung pada kemurahan hujan.
Namun sejarah pembangunan di banyak daerah mengajarkan satu hal, proyek besar sering kali tersendat bukan pada beton dan baja, melainkan pada komunikasi dan kepercayaan publik. Di titik inilah Alzaizi sedang diuji.
Pembebasan lahan selalu sensitif. Di satu sisi, negara membawa kepentingan umum. Di sisi lain, ada hak individual warga yang tidak boleh diabaikan. Jika pendekatan keliru, resistensi muncul. Jika komunikasi tumpul, konflik tidak terhindarkan.Alzaizi tampaknya memahami itu.
Pendekatan dialog dengan tujuh gampong terdampak menjadi langkah awal yang tepat. Ia berbicara soal transparansi dan keadilan. Tetapi publik tentu tidak cukup dengan pernyataan. Yang diuji adalah konsistensi.
Apakah seluruh proses akan benar-benar terbuka? Apakah nilai ganti rugi memuaskan warga? Apakah suara masyarakat benar-benar didengar, bukan sekadar dicatat?
Pertanyaan-pertanyaan itu akan menentukan apakah Rukoh menjadi berkah atau justru menyisakan luka sosial.
Jangan Hanya Bangun Bendungan, Bangun Kepercayaan
Secara teknis, Bendungan Rukoh menjanjikan banyak hal, irigasi hampir 12 ribu hektare sawah, suplai air baku untuk puluhan ribu jiwa, pengendalian banjir, bahkan potensi ekonomi baru.
Tetapi infrastruktur fisik tanpa legitimasi sosial adalah fondasi yang rapuh.
Di sinilah peran kepemimpinan daerah menjadi krusial. Alzaizi berada di garis depan. Ia bukan sekadar mendampingi proyek pusat, tetapi menjadi jembatan antara kebijakan nasional dan realitas lokal.
Jika pembebasan lahan berjalan adil dan tanpa gesekan, itu akan memperkuat legitimasi pemerintah daerah. Sebaliknya, jika muncul ketidakpuasan yang diabaikan, proyek sebesar apa pun bisa kehilangan maknanya.
Ujian Politik dan Moral
Rukoh adalah ujian politik sekaligus moral. Politik, karena keberhasilan proyek ini akan tercatat dalam memori publik sebagai capaian pemerintahan daerah. Moral, karena prosesnya menyangkut nasib warga yang lahannya terdampak. Alzaizi telah memilih berada di garis depan. Itu langkah berani. Namun keberanian harus diikuti ketegasan dan keberpihakan pada keadilan.
Pada akhirnya, rakyat tidak terlalu peduli pada istilah “Proyek Strategis Nasional” atau besarnya angka triliunan rupiah. Yang mereka pedulikan sederhana, apakah air benar-benar mengalir ke sawah? Apakah hasil panen meningkat? Apakah kesejahteraan membaik?
Jika jawaban atas pertanyaan itu adalah “ya”, maka Rukoh akan dikenang sebagai sumber kehidupan. Jika tidak, ia hanya akan berdiri sebagai monumen beton mahal di tengah harapan yang tidak sepenuhnya terpenuhi.
Kini semua mata tertuju pada proses. Dan di sanalah kepemimpinan diuji, bukan dalam rapat, tetapi dalam realisasi.
Muhammad Riza
