KUTACANE (Waspada.id): Anggaran Bimbingan Teknis (Bimtek) Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Aceh Tenggara tahun 2024 senilai Rp2,5 miliar diduga bermasalah kembali mencuat dan menjadi perbincangan hangat masyarakat.
Selain itu, pengelolaan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) sebesar Rp17.549.609.000, dana JKN Kapitasi Rp12 miliar, dan dana JKN Non Kapitasi Rp1,5 miliar juga diduga menjadi sarang korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Kepala Dinkes Aceh Tenggara, Rosita Astuti, gagal dikonfirmasi terkait dugaan tersebut ketika dihubungi melalui WhatsApp pada Rabu (21/1). Pesan yang dikirim tidak mendapatkan balasan meskipun sudah dibaca.
Sumber yang meminta nama dirahasiakan kepada Waspada.id mengungkapkan kekhawatiran terkait pelaksanaan bimtek yang terkesan tertutup dan tidak transparan.
“Bimtek sebesar Rp2,5 miliar berapa kali digelar dalam setahun, siapa pesertanya, kapan, serta dimana dilaksanakan?” ujar sumber tersebut.
Kegiatan bimtek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) seharusnya dikelola dengan terbuka sesuai prinsip pengelolaan keuangan negara. Namun, kuat dugaan pelaksanaan sosialisasi dan bimtek hanya jalan sendiri dan dirahasiakan dari publik.(id80)
