LHOKSEUMAWE (Waspada.id): Dewan DPP ABMA (Aliansi Bumi Aceh Mulia) menyoroti anggaran rehab rumah DPRA tahun 2025 yang dinilai fantastis, mencapai Rp47,43 miliar. Sorotan ini disampaikan oleh M. Hanif, S. Sos, dari Bidang Strategi dan Politik DPP ABMA, pada Senin (27/10).
Hanif menilai anggaran ini tidak masuk akal karena jauh melampaui anggaran tahun-tahun sebelumnya. “Anggaran rehab rumah dinas DPRA pada tahun 2023 hanya Rp4,67 miliar, dan pada 2024 hanya Rp4,7 miliar,” ungkapnya.
Hanif mempertanyakan urgensi penggelontoran dana sebesar itu. “Sebagai suprastruktur dan balancing pemerintahan, Pemerintah Aceh dan DPRA wajib mempertanggungjawabkan semuanya secara terbuka. Perlihatkan kepada masyarakat bentuk urgensi seperti apa, dan apakah itu lebih penting di tengah lemahnya perputaran ekonomi Aceh? Apa jauh lebih penting dari hak rakyat Aceh?,” tegasnya.
Ia juga menyoroti sulitnya menemukan keterbukaan lowongan kerja pada BUMD. Hanif mempertanyakan arah orientasi DPRA dan Pemerintah Aceh, serta sejauh mana beban moral dan tanggung jawab telah dijalankan dengan semestinya.
Menurutnya, dana Rp47,43 miliar bukanlah jumlah yang sedikit dan bisa dialokasikan ke hal yang lebih berguna bagi publik. “Sebagai rakyat biasa, saya hanya bisa memantau dan terus mengkritisi kebijakan yang tidak beretika di tengah melempemnya janji-janji Pemilu dan Pilkada,” pungkasnya. (id72)
