KUTACANE (Waspada): Anggota Komisi IV DPR RI, HM Salim Fakhry, menyoroti mahalnya harga jual pupuk bersubsidi di Aceh Tenggara dan beberapa daerah lainnya.
Sorotan dan kritikan tersebut muncul di tengah Rapat Kerja Komisi IV DPR RI bersama jajaran Kementerian Pertanian di Gedung DPR RI, Kamis (20/6).
Selain mahalnya harga pupuk bersubsidi yang jauh di atas HET, akibat dugaan permainan dari beberapa distributor nakal nakal dan kios pengecer nakal, di lapangan juga sering terjadi jika distributor menganjurkan pihak kios agar menjual pupuk urea bersubsidi pada petani diwajibkan juga membeli pupuk gandeng, kendati pupuk gandeng tersebut tak dibutuhkan petani.
“Saya sering turun ke lapangan dan berdialog langsung dengan petani ketika melakukan reses, bahkan dari reses tersebut saya tahu jika pupuk urea dan pupuk bersubsidi lainnya, harganya melambung dan sangat memberatkan petani,” ujar Salim Fakhry.
Padahal, berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian RI nomor 249/KPSN/SR.320/IV/04/2024, harga per kg pupuk urea bersubsidi hanya Rp2.250 dan per sak seberat 50 kg harga hanya Rp112.500.
Anehnya, ketika petani membeli pupuk urea bersubsidi per sak seberat 50 Kg, harganya melambung mulai dari Rp180 ribu sampai Rp200 ribu lebih, padahal HET beberapa jenis pupuk tersebut telah ditetapkan Mentan, namun tetap diabaikan distributor nakal dan kios pengecer nakal.
Sebab itu, politisi Golkar asal Dapil Aceh 1 tersebut, mendesak Menteri Pertanian bersama jajarannya, agar menertibkan distributor nakal yang selama ini memberatkan petani dengan menaikkan harga pupuk bersubsidi melambung jauh di atas HET.
Tindakan tersebut perlu dilakukan agar harga pupuk bersubsidi stabil dan terjangkau serta petani juga bisa menikmati dan membeli pupuk dengan harga sesuai HET yang telah ditetapkan pemerintah.
Kepada Waspada.id via telepon selular, Jumat (21/6), Salim Fakhry mengatakan, jika Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sempat terkejut mendengar mahalnya harga pupuk bersubsidi di Aceh Tenggara, apalagi dengan adanya anjuran wajib dari beberapa distributor nakal agar petani membeli pupuk gandeng sebagai syarat untuk mendapatkan pupuk urea bersubsidi.
“Kita ingatkan pihak Pupuk Indonesia agar segera turun ke lapangan mengecek penjualan pupuk urea bersubsidi jauh melambung di atas HET tersebut, jika ditemukan kasus seperti yang diungkapkan anggota DPR RI, cabut saja izin distributor nakal dan kios pengecer nakal tersebut,” ujar Fakhry menirukan penegasan Mentan Andi Amran tersebut.(b16)
