TAKENGON (Waspada.id): Anggota Komisi V DPR RI, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB), H. Ruslan Daud (HRD), meninjau kondisi jalur Jalinsum Tengah Bireuen–Takengon, yang menghubungkan wilayah pantai utara Aceh dengan kawasan tengah dengan dataran tinggi Gayo, Minggu (28/12).
Dalam kunjungan itu, HRD menegaskan perlunya penanganan serius terhadap tujuh jembatan kritis yang kondisinya dinilai tidak lagi memadai dan harus segera dibangun kebali akibat banjir bandang
Tujuh jembatan yang menjadi perhatian utama di jalur tengah tersebut yakni Jembatan Teupin Mane KM 10, Wehni Kulus KM 47, Enang Enang KM 50, Krung Rongka KM 60, Tenge Besi KM 62, Timang Gajah KM 65, dan jembatan Jamur Ujung KM 80 serta satu Box di Lampahan KM 73. Sejumlah jembatan tersebut berada di jalur utama lintas tengah yang selama ini menjadi tulang punggung transportasi orang dan barang.
Menurut HRD, jika jembatan-jembatan tersebut tidak segera ditangani, jalur lintas tengah berpotensi terputus dan menyebabkan wilayah tengah Aceh terisolasi. Kondisi ini berdampak langsung pada mobilitas masyarakat serta kenaikan harga kebutuhan pokok akibat terganggunya distribusi logistik.
“Ini jalur utama nasional lintas tengah. Kalau akses ini terganggu, dampaknya sangat luas. Masyarakat bisa terisolasi, harga barang melonjak, dan roda ekonomi dapat terhenti,” ujar HRD di sela peninjauan.
Ia menekankan bahwa pembangunan ulang jembatan harus dilakukan dengan skema yang tepat dan perencanaan matang. Salah satu opsi yang direkomendasikan adalah menggeser posisi jembatan dari titik lama dengan mempertimbangkan kondisi geografis yang berbukit, alur sungai, serta faktor keselamatan.
“Pembangunan harus melalui kajian teknis yang tepat, mulai dari struktur tanah, debit air hujan, hingga potensi bencana. Jika lebih aman digeser, maka itu harus dilakukan” jelasnya.
Oleh karena demikian, HRD mengingatkan bahwa opsi atau jenis jembatan yang akan dibangun ulang harus benar-benar memperhitungkan potensi kerawanan bencana. Wilayah Tengah itu potensi dan tingkat kerentanan bencana sangat tinggi terutama longsor. Jadi, ia mengingatkan agar jembatan yang dibangun ulang ini tidak hanya asal jadi.
“Jika itu terjadi, maka kondisi lumpuh seperti ini akan terulang kembali. Makanya sebagai langkah antisipatif, kita dorong Kementerian PU melalui Ditjen Bina Marga untuk benar-benar menghitung potensi bencana dalam memilih jenis jembatan yang akan dibangun. Terlebih lagi, Jalur terbaik untuk menghubungkan dataran tinggi gayo dan wilayah tengah ke Medan atau Banda Aceh adalah melalui jalur Bireuen,” sebut HRD.
Lebih lanjut, HRD menyebutkan bahwa Jembatan Enang-Enang membutuhkan penanganan khusus. Dalam kunjungan HRD bersama tim Kementerian PU ke Bener Meuriah pada awal Oktober 2025 lalu, direncanakan untuk dilakukan pemotongan kelok tajuk Enang-Enang yang berada di lintasan Jalan lintas Sumatera Bireuen–Takengon karena dianggap lebih efesien secara biaya.
“Namun jika dilihat kondisi sekarang dimana kerusakan akibat longsor sangat parah, maka pilihannya adalah tetap harus membangun jembatan layang. Meskipun lebih mahal, tapi lebih aman untuk jangka panjang” ingat HRD kembali
Sebagai mitra pemerintah di bidang infrastruktur, Komisi V DPR RI, kata HRD, akan mendorong Kementerian Pekerjaan Umum dan jajaran untuk segera menindaklanjuti kondisi tersebut. Ia juga berkomitmen mengawal aspirasi daerah agar pembangunan empat jembatan itu masuk dalam prioritas rehab rekonstruksi bencana hidrometereologi Aceh.
“Ini menyangkut keberlangsungan hidup masyarakat dan denyut ekonomi daerah. Jalur lintas tengah harus aman, layak, dan berfungsi optimal sesegera mungkin” pungkasnya.
Kunjungan kerja HRD yaitu bersama dengan Direktur Jenderal Bina Marga Ir. Roy Rizali Anwar, Direktur Pembangunan Jembatan Rakhman Taufik, Direktur, Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional Aceh Heri Yugiantoro, serta ikut dua mantan Direktur Jenderal Bina Marga yang saat ini bertugas di Satuan Tugas Penangan Bencana Penanggulan Bencana Sumatera Dr. Ir. Hedy Rahadian, dan sejumlah penjabat Kementrian PU lainnya. (id73)
