TAPAKTUAN (Waspada.id): Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh Selatan, Hadi Suhaima, meminta PT Pertamina menambah kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar untuk Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) di wilayah tersebut. Langkah ini dinilai mendesak guna menjawab keluhan nelayan yang kesulitan memperoleh solar bersubsidi, terutama di tengah meningkatnya aktivitas melaut.
“Dengan ditambahnya kuota BBM di SPBN, para nelayan akan lebih mudah memperoleh bahan bakar dan tidak lagi kesulitan seperti sekarang. Mereka tidak perlu jauh-jauh antre di SPBU umum,” kata Hadi Suhaima kepada Waspada.id di Tapaktuan, Selasa, (21/10).
Hadi menjelaskan, SPBN merupakan fasilitas vital yang disediakan agar nelayan bisa mengakses BBM dengan harga subsidi sesuai ketentuan. Namun, dalam praktiknya, stok solar di sejumlah SPBN di Aceh Selatan kerap tidak mencukupi, terutama di kawasan pesisir seperti Labuhan Tarok, Sawang, Meukek, Labuhanhaji dan Samadua.
“Ketika stok di SPBN habis, nelayan biasanya terpaksa membeli BBM di SPBU umum menggunakan surat rekomendasi dari DKP. Tapi tentu hal itu tidak efektif dan efisien, karena selain memakan waktu, mereka juga harus menanggung biaya tambahan untuk transportasi,” ujarnya.
Menurut Hadi, dalam sebulan terakhir pihaknya menerima banyak keluhan dari panglima laot dan kelompok nelayan di berbagai kecamatan yang mengaku kesulitan mendapatkan solar. Akibatnya, banyak nelayan mengurangi waktu melaut bahkan sebagian memilih tidak turun ke laut karena khawatir kehabisan BBM di tengah laut.
“BBM ini sangat vital bagi kehidupan nelayan. Kalau mereka tidak bisa melaut, otomatis pendapatan keluarga mereka juga terhenti. Karena itu kami berharap Pertamina benar-benar mempertimbangkan penambahan kuota bagi SPBN di Aceh Selatan,” jelasnya.
Ia menegaskan, DKP Aceh Selatan siap berkoordinasi dengan Pertamina maupun Pemerintah Aceh untuk memperkuat sistem distribusi BBM bersubsidi agar tepat sasaran. Termasuk memastikan agar pasokan tidak diselewengkan dan benar-benar sampai ke tangan nelayan yang berhak.
“Masalah BBM ini bukan hanya soal distribusi, tapi juga menyangkut keberlangsungan ekonomi masyarakat pesisir. Kita ingin ada solusi yang berkelanjutan, bukan sekadar tambal sulam,” tegasnya.
Sebelumnya, sejumlah nelayan di Aceh Selatan mengeluhkan sulitnya mendapatkan solar bersubsidi dalam beberapa pekan terakhir. Mereka mengaku harus antre berjam-jam di SPBU atau membeli BBM dari pengecer dengan harga jauh lebih tinggi, yang jelas memberatkan.
Kondisi ini diperparah dengan meningkatnya kebutuhan solar saat musim tangkapan ikan sedang baik. Para nelayan berharap pemerintah bersama Pertamina segera turun tangan menormalkan pasokan BBM agar aktivitas melaut kembali lancar.
DKP Aceh Selatan juga mengimbau seluruh operator SPDN, SPBUN, dan SPBU agar melayani surat rekomendasi nelayan sesuai ketentuan penyaluran BBM bersubsidi. Saat ini, terdapat lima titik lokasi pengeluaran rekomendasi BBM bersubsidi untuk nelayan di kabupaten tersebut, seluruhnya telah menggunakan aplikasi X–Star dalam penerbitan surat rekomendasi agar perhitungan kebutuhan disesuaikan dengan kapasitas dan masa berlayar kapal.
Lima lokasi tersebut meliputi Kantor UPT Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Labuhanhaji, Kantor PP Keude Meukek, Kantor Pelabuhan Perikanan (PP) Sawang Ba’u, Kantor PP Lhok Bengkuang, serta Kantor DKP Aceh Selatan.
Sebelumnya, Panglima Laot Aceh Selatan, Muhammad Jabal, mengatakan para nelayan memang kesulitan mendapatkan solar bersubsidi dalam sebulan terakhir. Stok di SPBN kerap kosong sehingga nelayan harus mengantri panjang di SPBU umum.
Hal senada disampaikan Ketua Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Aceh Selatan, Jeri Rahmat, yang menilai kelangkaan BBM bersubsidi menyebabkan aktivitas penangkapan ikan terganggu dan biaya operasional meningkat tajam.
Menurut Jeri, persoalan ini kerap terjadi menjelang akhir tahun dan sudah menjadi fenomena tahunan tanpa solusi nyata. Padahal, berdasarkan data, serapan BBM bersubsidi bagi nelayan masih di bawah 50 persen dari total kuota yang diberikan pemerintah.
“Pemerintah seharusnya memikirkan bagaimana agar kuota BBM yang diberikan benar-benar terserap dan tepat sasaran, supaya nelayan tidak gagal melaut karena langkanya solar,” tegasnya.
Ia juga mendorong pemerintah membangun lebih banyak fasilitas SPBN di setiap kampung nelayan dan pesisir, serta mendesak Pemkab Aceh Selatan segera memanggil pihak Pertamina dan pengelola SPBU/SPBN untuk mencari solusi atas persoalan yang sudah berlarut-larut ini. (id85)
