SUBULUSSALAM (Waspada.id): Anggota DPRK Subulussalam, Ardhi Yanto Ujung (foto) menilai jumlah hutang Pemko Subulussalam, 2025 sangat tidak realistis dan berakibat para kepala SKPK menjadi korban.
Dalam rilisnya diterima Waspada.id, Rabu (4/3), target hutang Pemko 2025 mencapai Rp44.770.936.624, padahal anggaran 2025 tidak terserap atau tidak terealisasi sangat besar, yaitu Rp109.990.717.854,50.
“Ini sangat disayangkan, karena beberapa kegiatan sudah dilaksanakan tapi tidak dicairkan, lalu saat penyampaian review hutang, kegiatan mereka tidak diakui sebagai hutang dengan alasan ada beberapa kriteria yang tidak terpenuhi,” pesan Ardhi Yanto anto.
Ardhi Yanto anto mencontohkan, di Dinas Satpol PP dan WH ada anggaran untuk kegiatan WH dan Tantribun sekitar Rp450 juta tidak tertarik dananya tahun 2025 dan di review hutang tidak diakui.
“Kondisinya ini sangat merugikan SKPK tersebut, ini baru satu dinas belum lagi dinas dan kegiatan lainnya, seperti perjalanan dinas yang tidak juga diakui sebagai hutang padahal perjalanan dinas tersebut sangat penting dan sudah dilaksanakan. Kami sangat prihatin dengan kondisi ini,” sesalnya.
Ardhi Yanto meminta Tim Anggaran Pemerintah Kota (TAPK) melakukan telaah kembali terkait masih adanya kegiatan yang menurutnya sangat wajar dimasukkan ke dalam daftar hutang. “Harusnya ada solusi bagi mereka,” katanya.
Ardhi Yanto juga menekankan pentingnya perencanaan program yang matang sehingga anggaran yang begitu besar dapat terserap. “Tidak seperti tahun 2025 ini, ratusan miliar dana tidak mampu direalisasikan,” tutupnya. (id130)
