KOTA JANTHO (Waspada): Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekdakab Aceh Besar M Ali membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Baitussalam dalam rangka Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Besar tahun 2025.
Musrenbang dengan tema “Memantapkan reformasi birokrasi pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pembangunan kawasan unggulan yang berkelanjutan”, itu berlangsung di Kantor Keuchik Gampong Lambada Lhok, Kecamatan Baitussalam, Aceh Besar, Kamis (7/3).
Pada kesempatan itu, M Ali mengatakan, Musrenbang ini dilakukan setiap tahunnya, agar program atau kegiatan masyarakat di kecamatan tersebut dapat direalisasikan oleh kabupaten. “Maka oleh karena itu Musrenbang kecamatan ini dilaksanakan setiap tahun dengan memasukkan usulan program prioritas di bidang ekonomi, sosial budaya dan sarana prasarana,” ujarnya.
Untuk itu, Asisten II Sekdakab Aceh Besar itu berharap agar para peserta mengikuti Musrenbang ini secara serius dan maksimal, terutama terkait saran dan masukan agar perencanaan yang dihasilkan nanti bisa berguna dan bermanfaat untuk pembangunan, khususnya pembangunan di Kecamatan Baitussalam. “Terutama untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” harapnya.
Sementara itu Camat Baitussalam Drs. Syarifuddin dalam sambutannya menyemangati para peserta Musrenbang agar memberikan masukan dan saran terbaiknya pada saat musyawarah nanti.
“Kita menyemangati masyarakat yang hadir pada Musrenbang ini supaya tidak bosan untuk mengikuti Musrenbang ini, karena Insya Allah jika usulannya pada tahun ini tidak dianggarkan mungkin akan dianggarkan kembali pada tahun depan,” ujarnya.
Syarifuddin mengatakan Kecamatan Baitussalam sebelumnya sudah beberapa kali telah mengusulkan program prioritas yang dianggap sangat dibutuhkan oleh masyarakat, namun menurutnya hingga saat ini program-program itu belum terealisasi.
“Kita sudah beberapa kali telah mengusulkan program-program prioritas dan berkualitas, namun hingga saat ini belum terkabulkan apa yang sudah diprioritaskan oleh masyarakat Baitussalam, karena itu kami berharap agar program prioritas dikabulkan anggarannya,” harapnya.
Pada kesempatan yang sama Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Besar Zulfikar Azis mengatakan DPRK itu merupakan jalur penghubung antara masyarakat dengan pemerintah.
“Jadi, sebagai jembatan masyarakat kami diwajibkan untuk menampung semua program usulan masyarakat dan kami juga diwajibkan untuk mengawasi agar program-program tersebut dapat terealisasi dan dikerjakan sesuai dengan prosedur,” ucapnya.
Kegiatan tersebut juga dihadiri Camat Darussalam, Camat Simpang Tiga, Forkopimcam Baitussalam dan Imum Mukim beserta para keuchik dalam lingkup Baitussalam. (b05)
