SUBULUSSALAM (Waspada.id): Audiensi Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) ke Wali Kota Subulussalam di Sekretariat Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kota Subulussalam bahas persoalan agraria, Rabu (8/10).
Dipimpin Ketua Komisi II DPRD Humbahas, Gerhana Tumanggor, ikut bersama rombongan Wakil Ketua dan Sekretaris Komisi II Juper P Sinambela dan Poltak Purba serta sejumlah anggota, Jannus Lumban Batu, Rustam Marbun, Indra Nainggolan dan Labuan Sihombing.
Sedangkan Wali Kota, Rasyid Bancin didampingi Kepala Dinas Pertanahan Syahpudin Ujung dan sejumlah nggota GTRA, yakni Khalidin Umar Bharat, Nukman Suryadi Angkat, Putra Manik dan Das Tanta Tarigan.
Sejumlah persoalan dibahas, seperti konflik dan pembebasan lahan serta penuntasan reformasi agraria.
Menyambut baik rombongan DPRD Humbahas, Rasyid Bancin tegaskan jika menyelesaikan konflik agraria harus melibatkan banyak pihak.
“Penyelesaian masalah agraria tidak bisa hanya dilakukan satu pihak, tetapi harus melibatkan seluruh elemen yang terlibat, seperti masyarakat, perusahaan perkebunan hingga instansi pemerintah,” kata Rasyid.
Rasyid Bancin mencontohkan penyelesaian konflik agraria di daerah ini, dilakukan berbagai langkah nyata, seperti melapor ke Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI hingga audensi ke Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN), Aceh.
“Ini menjadi bukti, bahwa Pemko Subulussalam serius menuntaskan persoalan konflik agraria di Bumi Syech Hamzah Fansuri,” tegas Rasyid, sebut kebijakan pihaknya membentuk Tim GTRA demi menyukseskan visi misi Rabbani memberi lahan dua Hektare kepada masyarakat miskin ekstrim.
Mengapresiasi penyambutan Wali Kota dan tim terkait, Ketua Komisi II, Gerhana Tumanggor akui jika daerahnya memiliki banyak masalah soal agraria, bahkan hingga kini belum terselesaikan.
Melalui pertemuan itu, pihaknya berharap apa yang dilakukan Pemko Subulussalam dalam menyelesaikan sengketa tanah bisa diimplementasikan di Humbahas.
Pihaknya juga mengapresiasi Pemko Subulussalam terkait pemberian dua hektare lahan kepada masyarakat miskin ekstriem.(id90)
