“Bagi Kami, Bendera Bintang Bulan Itu Harga Mati”

  • Bagikan
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah-Partai Aceh (DPW-PA) Aceh Utara, Muhammad Jhoni, Senin (4/12) pagi memberikan sambutan pada acara peringatan Milad ke-47 GAM di Lapangan Cluster 1 PT Pema Global Energi (PHE). Waspada/Maimun Asnawi
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah-Partai Aceh (DPW-PA) Aceh Utara, Muhammad Jhoni, Senin (4/12) pagi memberikan sambutan pada acara peringatan Milad ke-47 GAM di Lapangan Cluster 1 PT Pema Global Energi (PHE). Waspada/Maimun Asnawi

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh (DPW-PA) Kabupaten Aceh Utara, Muhammad Jhoni, Senin (4/12) siang saat diwawancarai Waspada di Gathaf Coffe Teupin Punti mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah menghargai peringatan hari besar ke-47 Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang dilaksanakan di Lapangan Sirong, Kecamatan Syamtalira Arun atau lebih dikenal dengan Lapangan Cluster 1 PT Pema Global Energi (PGE).

Dengan adanya sikap saling menghargai, kata Jhoni, perdamaian antara RI-GAM yang telah berlangsung 18 tahun dapat terus berjalan dengan baik. Satu-satunya persoalan yang membuat pihaknya tidak menjadi akur dengan Pemerintah Pusat adalah ketika berbicara persoalan bendera bintang bulan.

Padahal, kata M. Jhoni, bendera bintang bulan merupakan salah satu butir yang terkandung dalam MoU Helsinky. Dan ke dua belah pihak pada saat itu telah sepakat bahwa Aceh memiliki bendera sendiri.

“Kami berharap kepada Pemerintah Pusat untuk ikhlas Aceh memiliki bendera sendiri. Masalah ini telah menjadi kesepakatan antara GAM dengan RI. Tetapi lagi-lagi, setiap kita membahas persoalan bendera bintang bulan menjadikan kita tidak akur dengan Pemerintah Pusat. Harapan kami pemerintah pusat ikhlas,” sebut Muhammad Jhoni ketika dikonfirmasi Waspada.

Pada kesempatan itu, Jhoni melanjutkan, bendera bintang bulan merupakan harga mati bagi para mantan Gerakan Aceh Merdeka. Dan bukan hanya persoalan bendera, akan tetapi semua perjanjian yang tertuang dalam MoU Helsinky adalah harga mati.

“Mengapa ini menjadi harga mati, karena perdamaian itu adalah wujud harapan baru bagi Rakyat Aceh. Maka bagi semua pihak, baik bagi pihak Pemerintah Republik Indonesia maupun Gerakan Aceh Merdeka harus sungguh-sungguh untuk mewujudkan semua perjanjian itu,” pinta M Jhoni.

“Tadi kita melaksanakan upacara bendera di Lapangan Cluster 1 PT Pema Global Energi (PGE). Pada kesempatan itu bintang bulan sempat berkibar selama 2 jam. Setelah itu kita turunkan kembali dan kita lanjutkan dengan kegiatan lainnya,” sebut M Jhoni.

Masih menurut M Jhoni, persoalan bendera bintang bulan telah menjadi komitmen bagi pihaknya untuk terus diperjuangkan agar sah dikibarkan di Provinsi Aceh. “sebelum kami semua mati, maka itu tuntutan pengibaran bendera bintang bulan merupakan harga mati, karena bendera tersebut merupakan hasil perjanjian MoU Helsinky.”

Seluruh isi perjanjian yang tetuang dalam Mau U Helsinky, kata Jhoni, merupakan perjuangan panjang dan pengorbanan besar untuk bisa dinikmati oleh semua rakyat Aceh. Untuk itu, melalui kekuatan politik yang ada akan terus diperjuangkan seluruh hasil perundingan tersebut melalui langkah-langkah politik.

“Sebetulnya langkah-langkah politik itu tidak penting untuk dilakukan, karena para pihak sudah ikhlas dan masuk dalam butir-butir perjanjian damai. Akan tetapi, jika ada pihak yang berkhianat, maka kita tidak tahu apa yang terjadi ke depannya. Tapi yang pasti, sebelum kami GAM ini musnah, maka kami akan terus memperjuangkan seluruh hasil perjanjian untuk dapat diterapkan di Aceh dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Aceh. Sekali lagi kami katakan, ini harga mati,” kata Jhoni mengulangi.

Ditanya agenda apa saja selain pengibaran bendera bintang bulan pada peringatan Milad ke-47 GAM , Jhoni mengatakan, ada kegiatan santunan 100 orang anak yatim secara simbolis. Kemudian, menepungtawari para Caleg, pelantikan DPW Partai Aceh, pelantikan Bapilu.

Sebelum mengakhir wawancara dengan Waspada, Jhoni mengharapkan seluruh masyarakat Aceh untuk bersatu untuk menguasai politik dengan Partai Aceh. Kata dia, Partai Aceh adalah alat yang akan menjadikan perjanjian MoU Helsinky dapat dicapai seluruhnya.

“Kepada partai lain kami minta untuk bersabar dulu. Kita akan selesaikan persoalan Aceh dengan Jakarta. Untuk meperjuangkan hal tersebut, kita membutuhkan tim paling sedikit 75 persen di parlemen pada tahun 2024 mendatang,” demikian Muhammad Jhoni. WASPADA.id/Maimun Asnawi

Baca juga:

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *