KUALASIMPANG (Waspada): Terjadi perdebatan sangat alot antara Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh sebagai pihak pengambil alih tugas KIP Aceh Tamiang sebelum penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Pembiayaan KIP untuk penyelenggaraan Pilkada tahun 2024 dengan Pemkab Aceh Tamiang di Aula Setdakab Aceh Tamiang, Kamis (26/10) sore.
Hadir pada acara itu, Pj. Bupati Aceh Tamiang, Meurah Budiman, Sekdakab Aceh Tamiang, Asra, para Asisten Setedakab Aceh Tamiang, Tri Kurnia dan dr atur Hariyati, Ka. Badan Kesbangpol Aceh Tamiang, Agusliayana Devita, Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Daerah ( BPKD ) Aceh Tamiang, Indra Bakti, Kabag Hukum Setdakab Aceh Tamiang, Dahlia Ahliana dan lain-lain dari pihak Pemkab Aceh Tamiang.
Sementara dari KIP Aceh, Ketua KIP Aceh, Saiful bersama anggota KIP Aceh, Agusni AH (Wakil Ketua KIP Aceh ) dan Khairunisa (Divisi Anggaran KIP Aceh) dan sejumlah pihak terkait lainnya.
Pj. Bupati Aceh Tamiang, Meurah Budiman, Sekdakab Aceh Tamiang, Asra, Sekretaris BPKD, Indra Bakti, Ka. Badan Kesbangpol ,Devi Agusliayana pada acara tersebut menjelaskan sebelumnya sudah pernah membahas dengan Sekretaris KIP Aceh Tamiang, Ahmad Yuhardha bahwa anggaran untuk Pilkada 2024 pada awalnya diplotkan senilai Rp64 miliar lebih.
Lalu, selanjutnya dilakukan pemangkasan menjadi Rp46 miliar dan selanjutnya dilakukan lagi penyisiran sehingga anggarannya senilai Rp33 miliar, rinciannya senilai Rp30 miliar ditanggung oleh Pemkab Aceh Tamiang dan senilai Rp3 miliar ditanggulangi dana sharing dari APBA atau Pemerintahan Aceh untuk biaya Pilkada di Aceh Tamiang pada tahun 2024.
Pj Bupati Aceh Tamiang, Meurah Budiman menjelaskan, karena ada surat dari Mendagri tentang perlu diplotkan anggaran pada APBK Perubahan Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023 wajib diplotkan anggaran Pilkada sebesar 40 persen dan 60 persen lagi diplotkan pada APBK Tahun Anggaran 2024.
“Sudah dilakukan pembahasan dengan DPRK Aceh Tamiang beberapa hari yang lalu, pada APBK Aceh Tamiang Perubahan 2923 diplotkan anggaran 30 persen dari Rp30 miliar, sehingga jumlahnya Rp12 niliar dan nanti pada APBK 2024 akan diplotkan lagi sebesar Rp18 miliar,” sebut Meurah Budiman menjelaskan.
Namun, Ketua KIP Aceh Tamiang, Saiful menyatakan dirinya baru tadi pagi menerima draf tentang initerkait anggaran Pilkada. “Setelah kami melakukan penyisiran Pemkab Aceh Tamiang perlu menambah Rp2 miliar lagi, sehingga total yang harus ditanggunglangi Pemkab Aceh Tamiang bukan Rp30 miliar, tetapi Rp32 miliar. Kalau Rp30 miliar, tentu saja kurang, maka perlu ditambah menjadi Rp32 miliar, itu diluar dari Rp3 miliar yang ditanggung oleh Pemerintah Aceh,“ tegas Saiful.
Akibat terjadi perdebatan yang sangat alot antara KIP Aceh dengan Pemkab Aceh Tamiang terkait angka Rp30 miliar dan Rp32 miliar, maka acara jeda beberapa saat dan selanjutnya masuk kembali untuk membahas hal tersebut.
“Ekonomi kita memang lagi kesulitan, maka kita menganggarkan biaya Pilkada Rp30 miliar,“ ujar Pj. Bupati Aceh Tamiang, Meurah Budiman kepada Waspada ketika tahap jeda berlangsung.
Akhirnya, acara kembali dilanjutkan, pihak Pemkab Aceh Tamiang tetap pada angka Rp30 miliar dan pihak KIP Aceh juga akhirnya setuju Rp30 miliar.
Acara selanjutnya adalah penandatanganan berita acara kesepaktan pembiayaan KIP untuk penyelenggaraan kegiatan Pilkada serentak tahun 2024 Kabupaten Aceh Tamiang yang diteken oleh Ketua KIP Aceh, Saiful, Sekdakab Aceh Tamiang, Asra dan Pj Bupati Aceh Tamiang, Meurah Budiman juga ikut mencantumkan tangannya bersama pihak terkait lainnya. (b14)
