SINGKIL (Waspada): Banjir yang merendam kawasan ibukota Kabupaten Aceh Singkil selama hampir 2 bulan ini, berdampak terhadap menurunnya mutu pendidikan.
Sehingga mau tidak mau, Pemerintah harus bergerak cepat dan mengambil langkah konkrit untuk segera menangani sekolah-sekolah yang terendam banjir setiap akhir tahun.
Hal itu disampaikan Sekretaris Pengurus DPD Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Aceh Singkil, Mustafa Naibaho, serangkaian acara Ngopi (ngoneksikan pikiran) bersama Pj Bupati Azmi, di Warkop Kupiraja Singkil, Sabtu (9/12).
Mustafa merincikan, diperkirakan ada sebanyak 28 sekolah setiap akhir tahun terendam banjir besar. Sehingga hal ini, menurutnya, sangat mengganggu proses kegiatan belajar mengajar (KBM) puluhan sekolah di Singkil dan terancam tertinggal kurikulum.
“Banjir tidak bisa dielakkan, namun setidaknya bisa berpikir kedepan, agar jangan lagi KBM terhenti karena banjir,” ucap Mustafa
Dalam diskusi dengan para pemuda, Pj Bupati Azmi Dandim 0109 Singkil Letkol Inf Moh Mulyono, Sekda Ahmad Rivai serta sejumlah Kepala SKPK, Mustafa turut menyampaikan langkah konkrit agar sekolah-sekolah yang kerap terendam banjir bisa segera dibangun untuk ditinggikan.
Di samping itu, memasuki usia yang ke-24 tahun Kabupaten Aceh Singkil, namun masih minimnya putra daerah yang menyandang gelar doktor.
Faktanya untuk mendirikan sebuah perguruan tinggi harus ada pengurus yayasan setidaknya 4 orang berpendidikan S3 atau menyandang gelar doktor. Sehingga perlu menjadi perhatian ke depan agar menyediakan beasiswa S2 dan beasiswa untuk mengambil gelar doktor.
Sehingga, katanya, dengan banyaknya orang cerdas di Aceh Singkil, dapat mengubah pola berpikir masyarakat yang akan memperhatikan Aceh Singkil . “Insya Allah, 5 tahun mendatang, cara berpikir masyarakat akan berubah, sesuai tema “Ngopi” hari ini “Aceh Singkil Butuh Perubahan Positif,” ucap Mustafa.
Menanggapi pernyataan Pengurus BKPRMI itu Pj Bupati Drs Azmi mengungkapkan, Pemkab telah memiliki konsep untuk penanganan banjir Singkil. Terdahulu dengan membuat tanggul sepanjang 22 kilometer, namun kurang efektif dan tidak tuntas.
Karena dengan pagu anggaran senilai Rp760 miliar yang dibutuhkan namun setiap tahunnya hanya dikucurkan sekitar Rp10 sampai Rp15 miliar, saat pelaksanaan pekerjaan 7 tahun lalu.
Diakuinya, banjir menjadi permasalah kompleks di Aceh Singkil. Mulai pendidikan, kesehatan dan pasar, serta aktifitas masyarakat juga terganggu.
Namun, Pemkab telah beraudensi dengan balai sungai di Provinsi, untuk ekspos dan revisi konsep bangunan pengendalian banjir.
“Kami sudah minta revisi pihak balai sungai untuk pengendalian banjir dilakukan dengan pengendalian tempat-tempat yang rawan banjir,” ucap Azmi, “Kita tidak bisa melawan alam, tapi mengendalikan dengan akal,” tambahnya.
Sementara itu, untuk meningkatkan SDM di daerah, Azmi mengungkapkan, 2024 anggaran daerah dari Rp700 miliar menjadi Rp900 miliar.
Dan Pemkab Aceh Singkil telah melakukan lobi ke Kemenkes, jika diberikan peluang bisa sekolahkan putra-putri daerah masuk Kedokteran dan Dokter Spesialis. “Kerja sama dengan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Universitas Indonesia (UI), Unsyiah, Usu dan UGM,” ucap Azmi.
Sementara untuk beasiswanya Pemkab akan mencoba kordinasi untuk minta CSR dari PT Pupuk BUMN.
Katanya, Pemkab juga sudah berkordinasi dengan Yayasan Staisar Buya Abi Hasan, untuk menjadikan Staisar dan yayasan lain menjadi universitas perguruan tinggi negeri (PTN).(b25)
