Scroll Untuk Membaca

Aceh

Bantuan Untuk Disabilitas Jangan Dasar Kasihan

ARIFIN, Ketua Disabilitas Kota Subulussalam curhat dengan Pj. Ketua TP PKK Kota Subulusalam, H. Siti Nahziah, S.Ag usai Pembukaan Musrenbang RPJPD 2025-2045. (Waspada/Khairul Boangmanalu)
ARIFIN, Ketua Disabilitas Kota Subulussalam curhat dengan Pj. Ketua TP PKK Kota Subulusalam, H. Siti Nahziah, S.Ag usai Pembukaan Musrenbang RPJPD 2025-2045. (Waspada/Khairul Boangmanalu)
Kecil Besar
14px

SUBULUSSALAM (Waspada): Bantuan untuk kelompok disabilitas jangan berdasar rasa kasihan, tetapi perlu dibuat qanun. Lima tahun menjadi Ketua Disabilitas Kota Subulussalam menilai bantuan pemerintah untuk kelompok disabilitas masih sangat minim dan nyaris disamaratakan dengan masyarakat sosial umum.

Ke depan, pemerintah diharapkan dapat lebih memperhatikan dan merubah sistem ini karena disabilitas bukan sekedar butuh bantuan sosial tetapi juga keterampilan, bekal untuk mandiri, seperti pemberian pelatihan dan sebagainya.

Scroll Untuk Lanjut Membaca

Bantuan Untuk Disabilitas Jangan Dasar Kasihan

IKLAN

Ketua Disabilitas Kota Subulussalam, Arifin menyampaikan pendapat itu pada sesi dialog dengan narasumber Bappeda Aceh, Supirmansyah gelar Musyawarah Rencana Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Musrenbang RPJPD) Kota Subulussalam 2025-2045 pendopo wali kota, Selasa (30/7).

Dikatakan, pihaknya sering diundang pada momen Musrenbang, namun sebatas manghadiri pembukaan, bukan pembahasan. 

“Saya sering diundang, sebatas pembukaan bukan pembahasan,” tandas Arifin menilai, selama lima tahun mengetuai disabilitas minim perhatian pemerintah, bahkan nyaris disamaratakan dengan masyarakat sosial umum.

Diakui, dirinya mengetahui jika Qanun Disabilitas sedang digodok dan Kota Subulussalam diharapkan mengikuti langkah ini. Ditegaskan, program ril disabilitas jangan dasar kasihan tetapi perlu dibuat qanun daerah.

Bantuan Untuk Disabilitas Jangan Dasar Kasihan
Kepala Bappeda Kota Subulussalam, Zulkifli, S.STP, M.Si (kanan) dan Ketua Disabilitas Kota Subulussalam usai Pembukaan Musrenbang. (Waspada/Khairul Boangmanalu)

Menanggapi Arifin, narasumber dari Bappeda Aceh, Suprimansyah pun mengapresiasi. Dirinya setuju jika bantuan untuk disabilitas bukan dasar belas kasihan. 

Soal penilaian jika selama ini yang dilakukan Pemko Subulussalam tidak jelas, Suprimansyah sarankan ke depan bisa ditampung melalui sejumlah SKPK, seperti Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja dan lainnya. 

Pemerintah Aceh sendiri diakui telah melakukan sejumlah gerakan peduli disabilitas, termasuk melalui Sekolah Luar Biasa di sejumlah kabupaten dan kota yang patut diikuti daerah lain.

Kepala Bappeda Kota Subulussalam, Zulkifli, S.STP, M.Si saat diminta Arifin untuk foto bersama ingatkan stafnya mencatat masukan yang disampaikan Arifin melalui momen dialog dengan narasumber di sana. (rel)

Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel dan Google News Pastikan Kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE