SUBULUSSALAM (Waspada): Protes sejumlah persoalan di Pemko Subulussalam, massa yang mengatasnamakan Gerakan Penyelamatan Negeri Subulussalam (GPNS) secara marathon sasar empat kantor Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Subulussalam dengan tuntutan berbeda, Kamis (21/9).
Bergerak dari titik kumpul di Lapangan Beringin, massa dikoordinir Mhd. Husain Saran, Safran Kombih, Bahagia Maha, Ali Hasmi, Juliadi, Heri Muliadi dan lainnya bergerak menuju Kantor Kejari, Kantor Wali Kota, Gedung DPRK dan Mako Polres.
Tidak tampak wali kota atau pejabat lain menerima massa, kecuali pengawalan sejumlah personel TNI, Polri, Satpol PP dan Dishub, di halaman kantor wali kota GPNS minta dibayar honor perangkat desa, tenaga kesehatan, kebersihan, kontrak, Satpol PP, Lembaga Keistimewaan Aceh, Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil, hutang kepada rekanan 2022, netralkan defisit anggaran daerah menjadi nol yang mencapai Rp250 miliar agar tidak membebani pemerintahan mendatang, menjamin ketersediaan obat di rumah sakit dan pertanggungjawabkan dana PEN Rp108 miliar.
Kepada Kejari diminta selidiki sengketa antar HGU PT Laot Bangko – masyarakat dan pembangunan plasma yang diabaikan perusahaan, cegah rencana Kunker kepala desa ke luar daerah dan ungkap dugaan penyelewengan dana PSR di kota ini.
DPRK diminta gunakan hak angket dan hak interpelasi, lakukan mosi tak percaya kepada Ketua DPRK karena dinilai sering menghalang-halangi Tupoksi Anggota DPRK ketika terkait kinerja wali kota, surati Gubernur Aceh soal ‘mal administrasi’ pengangkatan Plt. Sekdako, H. Sairun, S.Ag, M.Si dan panggil Plt. Sekdako untuk diminta penjelasan soal Pelantikan Eselon II, III dan IV tanpa melibatkan Baperjakat sehingga terjadi aksi protes wakil wali kota bulan lalu.
Sementara sembilan permintaan kepada Kapolres, seperti usut dugaan pungli di BPKAD kepada pihak kontraktor, dana Covid-19 Rp3,7 miliar, tindaklanjuti hasil LHP BPK dana KONI 2022 Rp2,4 miliar, mark up pengadaan masker Rp850 juta, biaya normalisasi sungai Penuntungan I, II Rp500 miliar, pembangunan Talut Desa Cepu 2019, dana eko farming, jual beli jabatan, pemotongan dana Doka 15 persen pada sekolah penerima Doka 2019 dan dana mart city serta internet desa.
Pantauan di lokasi, sejumlah tokoh masyarakat, unsur pimpinan parpol, LSM dan lain tampak di sana. Massa yang coba memaksa masuk ke kantor wali kota, tidak berhasil bertemu. Seorang orator menyesalkan, sembari meneriakkan jika saat bersamaan Wali Kota Subulussalam ke sejumlah lokasi untuk membagikan beras kepada masyarakat.
Sumber Waspada menyebut wali kota turun ke sejumlah titik untuk menyerahkan bantuan menyusul bencana angin kencang yang menimpa sejumlah warga di sana dua hari lalu. (b17)
