KUTACANE (Waspada): Pihak Kantor Bappeda Aceh Tenggara (Agara), tetap serius membahas dan menggelar pertemuan dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), terkait pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten 2022 di aula kantor Bappeda setempat, Jumat (8/4).
Padahal menurut Kepala Bappeda, Yusrizal, kepada beberapa wartawan daerah, kehadiran puluhan Forum OPD ke Aula Kantor Bappeda setempat, terbilang vital dan penting karena membahas Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 akan datang, namun tak adanya anggaran biaya pembahasan yang dijadwalkan, Jumat (8/4) dan Senin (11/4) tak membuat Bappeda patah semangat.
“Ini hanya acara kumpul biasa saja dengan rekan dari OPD, lagi pula waktunya hanya 2 hari, Jumat dan Senin akan datang, karena itu biayanya tak satu rupiah pun ditanggung dana dari APBK Agara,” ujar Yusrizal yang akrab disapa Ucok Gobang tersebut.
Usai mendengar pemaparan dari Sekdakab Mhd Ridwan, terkait penyusunan RPKP yang berlangsung selama dua hari tersebut, Kepala Bappeda kepada Waspada via telepon selular, Sabtu (9/4) membenarkan jika pembahasan RKPK Agara 2023 di Kantor Bappeda tanpa dana dari kegiatan instansi mereka.
Namun demikian, hasil pembahasan bersama Forum OPD tersebut terutama tentang Hasil RKPK 2023 yang dibahas di kantor Bappeda akan digunakan sebagai bahan pembahasan pada Musrenbang Kabupaten 2022 nantinya, hasilnya akan dibawa lagi ke Musrenbang Provinsi di Banda Aceh dalam bulan April ini juga.
Terkait pelaksanaan Musrenbang pembahasan RKPK di 16 kecamatan beberapa hari yang lalu juga, biayanya ditanggung oleh pihak kecamatan, sedangkan Bappeda Agara hanya menyediakan dana bagi nara sumber. “Sementara untuk kebutuhan tenda dan kursi maupun kebutuhan lainnya mutlak ditanggung pihak kecamatan,” papar Yusrizal.
Karena pihak Bappeda hanya menyediakan dan menanggung biaya perjalanan anggota Bappaeda mengikuti acara Musrenbang tentang pembahasan RKPK 2023. “Kalau dana yang lain ditanggung pihak kecamatan, karena Bappeda tak mengalokasikan biaya Musrenbang pada 16 kecamatan tersebut,” papar Ucok Gobang.
Ketua PWI Agara, Sumardi kepada Waspada, Sabtu (9/4) mengapresiasi kebijakan rapat tanpa alokasi dana yang digelar pihak Bappeda, terkait pembahasan RKPK di Aula Kantor Bappeda, Jumat dan Senin akan datang.
“Ini merupakan suri teladan yang pantas ditiru dinas lain, karena terbukti telah membantu meringankan keuangan pihak Pemkab Agara, dimana saat ini Pemkab kesulitan memenuhi kebutuhan dan anggaran dari semua OPD yang ada, disitu pula Bappeda menunjukkan maksud dan contoh yang baik menggelar rapat tanpa membebankan biayanya pada keuangan daerah,” ujarnya. (b16)
