SUBULUSSALAM (Waspada): Untuk membayar utang, Pemko Subulussalam masih menunggu uang masuk. Jika telah masuk akan dilihat utang apa yang bisa dibayar karena saat ini keuangan sedang menyiapkan penerimaan daerah.
Dikatakan, keterlambatan APBK diproses berdampak kepada pembiayaan. Demikian Sekda Subulussalam, H. Sairun, S.Ag, M.Si menjawab Waspada, terkait upaya Pemko membayar honor-honor, baik honor tenaga kesehatan, guru, aparatur kampong dan lainnya.
“Menunggu uang masuk, kalau sudah masuk baru kita lihat apa yang bisa dibayarkarkan. Saat ini keuangan sedang menyiapkan penerimaan daerah. Terlambat APBK diproses tentu berdampak kepada pembiayaan,” pesan Sairun.
Diketahui, hingga saat ini dari sejumlah sumber Waspada menyebut jika pembayaran honor bagi sejumlah tenaga honorer, secara akumulasi sisa belum dibayar 2024 dan 2025 bervariasi antara tiga hingga 10 bulan.
Terlama dikabarkan untuk honor aparatur kampong, tujuh bulan 2024 dan tiga bulan 2025, lalu Kepala Mukim dan aparaturnya delapan bulan hingga tenaga kesehatan (nakes) serta petugas di luar nakes, seperti kebersihan, pemadam dan lainnya.
Terpisah, Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Kampong (DPMK), Hamdansyah mengaku jika pihaknya belum mendapat perintah/aba-aba terkait pembayaran honor aparatur kampong. Diketahui, akumulasi 10 bulan honor terkait belum dibayar yakni tujuh bulan 2024 dan tiga bulan (Maret – Mei) 2025.
Menyoal penegasan komitmen Wali Kota Subulussalam, Haji Rasyid Bancin (HRB) dalam berbagai kesempatan akan menuntaskan defisit yang membebani APBK akhir 2027, sejumlah pihak mengapresiasi.
“Kita salut dengan tekad wali kota, tetapi yang lebih penting sebenarnya upah para tenaga honorer diutamakan, apalagi yang tahun 2024 masih ada belum dibayar,” pinta sumber. (b17)
