ACEH UTARA (Waspada.id): Untuk membenahi tata kelola perusahaan menjadi lebih baik dari sebelumnya , Direktur Utama Perumda Tirta Pase, Imran, S.T.,M.S.M, terapkan prinsip Good Corporate Governance (GCG) di perusahaan air minum milik Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, yang sedang dipimpinnya saat ini.
Kata Imran, penerapan tata kelola yang baik tersebut menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kinerja perusahaan sekaligus mutu pelayanan air bersih kepada masyarakat.
implementasi GCG ini diawali dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Kemudian dilanjutkan dengan penyiapan dokumen serta pemenuhan berbagai indikator kinerja yang dievaluasi secara berkala.
“Hasilnya, pada November 2024, Perumdam Tirta Pase memperoleh predikat ‘baik’ dalam penilaian GCG dan menerima penghargaan dari BPKP Aceh sebagai perusahaan air minum daerah pertama yang dinilai konsisten menerapkan GCG,” kata Imran kepada Waspada.id, Rabu (3/2) pagi.
Menurut Imran, penerapan GCG tidak hanya berfokus pada capaian administratif, tetapi juga mendorong perubahan perilaku kerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Indikator kinerja yang diperiksa setiap tahun oleh BPKP menjadi acuan utama dalam pengelolaan operasional perusahaan.
“Kita akui, sampai saat ini Perumdam Tirta Pase masih menghadapi sejumlah tantangan, khususnya pada sektor infrastruktur. Sejumlah instalasi pengolahan air, bak pengendap lumpur, serta jaringan pipa distribusi utama dilaporkan mengalami kerusakan dan kebocoran,” katanya.
Selain itu, sebutnya lagi, sekitar 8.000 unit meter air juga mengalami kerusakan sehingga berdampak pada pencatatan pemakaian air dan pendapatan perusahaan.
“Keterbatasan anggaran membuat penggantian meter air harus dilakukan secara bertahap. Saat ini kami hanya mampu mengganti sekitar 500 unit meter air per tahun, karena jika dilakukan sekaligus membutuhkan biaya hingga miliaran rupiah.”
Dalam berbagai kekurangan yang dihadapi saat ini, sebut Imran, manajemen Perumdam Tirta Pase terus berupaya memberi perhatian pada peningkatan kesejahteraan karyawan sebagai bagian dari reformasi tata kelola.
“Pembayaran gaji selalu tepat waktu, kepesertaan BPJS, dana pensiun, serta pemberian insentif dan kenaikan gaji dilakukan untuk mendorong disiplin dan responsivitas pegawai dalam melayani masyarakat,” ujarnya.
Penerapan GCG juga dinilai semakin penting ketika Perumdam Tirta Pase menghadapi bencana banjir yang sempat mengganggu operasional perusahaan. Dengan keterbatasan peralatan dan anggaran, perusahaan melakukan upaya mitigasi secara mandiri agar pelayanan air bersih tetap berjalan dan tidak berdampak pada pendapatan maupun kesejahteraan karyawan.
Pengalaman tersebut menjadi pelajaran penting dalam memperkuat perencanaan mitigasi bencana ke depan, mengingat wilayah operasional Perumdam Tirta Pase termasuk daerah rawan banjir.
Saat ini, Perumdam Tirta Pase melayani sekitar 43.000 pelanggan yang tersebar di 23 kecamatan. Namun, pascabanjir, perusahaan masih menghadapi tantangan berupa kebocoran jaringan akibat kerusakan sambungan rumah serta penurunan tingkat penagihan rekening air.
” Kita akan terus melakukan pendekatan persuasif kepada pelanggan, mengingat biaya operasional perusahaan harus ditanggung setiap bulan. Kami juga berkomitmen menjaga keberlanjutan pelayanan sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan kewajiban pembayaran,” demikian Direktur Utama Perumda Tirta Pase menutup wawancara dengan Waspada.id. (id70)
