PIDIE (Waspada.id): Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia ( BI), Provinsi Aceh, Hertha Bastiawan, menegaskan komitmen BI dalam mendorong percepatan digitalisasi transaksi keuangan daerah, khususnya di sektor perpajakan.
Hal itu disampaikannya dalam rangkaian kegiatan Penarikan Undian Hadiah Program Pemutihan PBB-P2, Launching Kanal Pembayaran QRIS Dinamis PBB-P2, serta Launching Aplikasi SIGAP Pidie yang digelar di Gedung Pidie Convention Center, Kamis (5/2/2026).
Menurut Hertha, implementasi QRIS Dinamis untuk pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan langkah strategis dalam memperkuat Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).
“Melalui QRIS Dinamis, masyarakat dapat membayar pajak dengan lebih mudah, cepat, aman, dan transparan karena dapat dilakukan melalui berbagai aplikasi pembayaran digital. Sementara bagi pemerintah daerah, sistem ini meningkatkan efisiensi pemungutan pajak, memperkuat akuntabilitas, serta mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah,” ujar Hertha Bastiawan.
Ia juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Pidie atas komitmen dan langkah progresif dalam memperkuat digitalisasi transaksi keuangan daerah. Menurutnya, peluncuran ini merupakan wujud nyata sinergi antara Bank Indonesia, pemerintah daerah, perbankan, dan seluruh pemangku kepentingan.
Hertha menekankan bahwa digitalisasi tidak hanya berkaitan dengan teknologi, tetapi juga menyangkut perubahan cara kerja, penguatan literasi digital, serta kolaborasi yang berkelanjutan.
Untuk itu, Bank Indonesia Provinsi Aceh akan terus mendampingi Pemerintah Kabupaten Pidie melalui penguatan ekosistem QRIS, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta edukasi kepada masyarakat agar pemanfaatan kanal pembayaran digital berjalan optimal dan berkelanjutan.
Lebih lanjut, Hertha berharap implementasi QRIS Dinamis untuk PBB-P2 yang dipadukan dengan Aplikasi SIGAP Pidie dapat menjadi role model bagi kabupaten/kota lain di Aceh.
“Ini diharapkan menjadi katalis dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif, transparan, dan inklusif,” pungkasnya. (Id69)
