KUTACANE (Waspada.id): Dinas Kesehatan Aceh Tenggara kembali menjadi perbincangan publik, setelah BPK RI menemukan 17 rekening non kapitasi pada dinas setempat.
Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan pihak BPK di Dinas Kesehatan tersebut, khusus untuk tahun anggaran 2024.
Menurut ringkasan LHP BPK dan pemberitaan, muncul dua kelompok temuan yang secara eksplisit menyebut Dinas Kesehatan/FKTP Aceh Tenggara tahun 2024.
Pada Dinas Kesehatan, ditemukan 17 rekening dana non kapitasi JKN yang belum ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati, sehingga dipandang tidak sesuai ketentuan dan “mendahului atasan”.
Dana yang dikelola berupa penerimaan kapitasi JKN sebesar kurang lebih Rp12,7 miliar dan dana non kapitasi sekitar Rp1,07 miliar pada tahun anggaran 2024.
Pada temuan BPK tersebut juga disebutkan, ada sembilan puskesmas di antara penerima dana non kapitasi tersebut, tercatat mengajukan klaim ke BPJS Kesehatan menggunakan rekening-rekening yang belum ditetapkan dengan SK Bupati.
Untuk persediaan obat dan BMHP (Bahan Medis Habis Pakai), BPK juga menemukan adanya obat dan BMHP kadaluwarsa di lingkungan Dinas Kesehatan Aceh Tenggara tahun anggaran 2024.
Pencatatan dan pengelolaan persediaan dalam neraca pemerintah daerah, saldo persediaan obat/persediaan kesehatan di neraca per 31 Desember 2024, tercatat sekitar Rp33,27 miliar (naik dari sekitar Rp31,58 miliar tahun sebelumnya), sementara masih ditemukan item yang kadaluarsa di gudang persediaan.
Menanggapi temuan BPK di Dinas Kesehatan tersebut, Ketua LSM Tipikor, Jupri Yadi mengaku prihatin dan merasa miris, karena banyaknya temuan BPK di Dinas Kesehatan Aceh Tenggara.
“Banyaknya temuan BPK itu terjadi, erat kaitannya karena rendahnya kinerja Kadiskes saat ini, ditambah buruknya manajemen yang bersangkutan,” ujar Jupri Yadi.
Banyaknya temuan BPK RI, itu merupakan pertanda lemahnya kepemimpinan di Dinas Kesehatan Aceh Tenggara.
Sebab itu, agar kinerja pihak Dinas Kesehatan meningkat dan mengurangi atau meminimalisir kasus di Dinkes, sudah saatnya Bupati dan Wabup mencari sosok Kadis Kesehatan yang lebih baik lagi, sekaligus memutasikan Kadis Kesehatan saat ini.(id79)
