BANDA ACEH (Waspada.id): Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh menegaskan pentingnya ketersediaan data pertanian yang akurat dan berkualitas sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan sektor pangan dan pertanian di daerah.
Hal tersebut disampaikan Kepala BPS Provinsi Aceh, Agus Andria, dalam Workshop Statistik Pertanian yang diikuti insan pers serta digelar secara hybrid dan terbuka untuk umum di Kantor BPS Aceh, Selasa (10/2/2026).
Dalam kegiatan tersebut, BPS Aceh juga menyosialisasikan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang akan berlangsung pada 1 Mei hingga 31 Juli 2026, termasuk pengumpulan data sektor pertanian dan usaha berbasis pangan. Sensus ini bertujuan memetakan kondisi riil pelaku usaha pertanian, UMKM pangan, serta perkembangan ekonomi berbasis sumber daya alam.
“Data yang akurat menjadi fondasi utama dalam perencanaan pertanian, mulai dari produksi, distribusi, hingga ketahanan pangan,” ujar Agus.
Ia menambahkan, hasil sensus dan survei pertanian diharapkan dapat dimanfaatkan pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran, terutama dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan bencana alam.
Pada sesi pemaparan, Statistisi Ahli Madya BPS Aceh, Hendra Gunawan, menjelaskan metode penghitungan luas panen dan produksi padi melalui Survei Kerangka Sampel Area (KSA) berbasis spasial dan Survei Ubinan. Di Aceh, pengamatan dilakukan pada lebih dari 10 ribu subsegmen, dengan pemantauan fase pertumbuhan padi setiap akhir bulan.
“Pengumpulan data dilakukan secara terintegrasi dan berkelanjutan agar informasi produksi benar-benar mencerminkan kondisi lapangan,” jelas Hendra.
Berdasarkan data BPS, puncak panen padi di Aceh umumnya terjadi pada Maret-April dan September-Oktober. Pada 2025, puncak panen tercatat pada Maret dan September. Sementara pada awal 2026, luas panen diperkirakan menurun akibat dampak bencana pada akhir 2025.
Meski demikian, Aceh masih masuk dalam 10 besar nasional sebagai daerah penghasil padi terbesar, sekaligus berperan sebagai salah satu lumbung pangan nasional.
Akademisi Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala, Dr. T. Saiful Bahri, menyebut kontribusi produksi beras Aceh mencapai 3,12 persen dari produksi nasional, menempatkan Aceh pada peringkat ke-8 pada 2024. Produktivitas padi Aceh juga tercatat berada di atas rata-rata nasional, meski masih menghadapi kendala infrastruktur dan adopsi teknologi.
Sementara itu, Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Safrizal, memaparkan target produksi pertanian tahun 2026. Pemerintah Aceh menargetkan luas tanam 352.676 hektare, luas panen 335.042 hektare, dengan produksi 1,83 juta ton gabah kering giling atau setara 1,15 juta ton beras.
Upaya peningkatan produksi dilakukan melalui optimasi lahan, pompanisasi, serta modernisasi pertanian.
Melalui workshop ini, BPS Aceh berharap sinergi antara pemerintah, akademisi, media, dan masyarakat dapat memperkuat kualitas data pertanian serta mendukung keberhasilan sensus dan survei nasional, demi terwujudnya ketahanan pangan Aceh yang berkelanjutan. (Hulwa)
