SIGLI (Waspada.id) : Deretan hunian sementara (huntara) berdiri di Gampong Blang Pandak, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie.
Sebanyak 12 unit bangunan papan itu kini menjadi tempat berteduh warga korban banjir bandang. Namun di balik berdirinya huntara, tersimpan persoalan serius: negara kembali hadir setelah segalanya hancur, sementara kepastian hunian tetap masih menggantung.
Lokasi huntara berada di halaman terbuka yang sebelumnya diterjang banjir bandang, Subuh, 26 November 2025 dari kawasan Pegunungan Bukit Barisan. Bencana itu membawa lumpur, batu, dan batang kayu besar, menghancurkan rumah-rumah warga dalam hitungan menit. Banyak korban kehilangan tempat tinggal, harta benda, bahkan mata pencaharian.
Pemerintah Kabupaten Pidie memutuskan relokasi warga hanya dipusatkan di di Lapangan Bola Gampong Blang Pandak. Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie, Drs. Samsul Azhar, menyatakan wilayah lain di sekitar Gampong Blang Pandak sudah tidak layak huni karena tingkat kerawanan bencana yang tinggi.
“Selain Blang Pandak, tidak ada relokasi. Wilayah itu sudah tidak layak lagi untuk dihuni karena sangat rawan bencana, karena itu Huntara dibangun di lapangan Gampong setempat” tegasnya.
Namun keputusan relokasi itu memunculkan pertanyaan lanjutan: apakah relokasi benar-benar tuntas, atau hanya memindahkan masalah ke lokasi lain yang sama-sama rentan?
Sebagai solusi darurat, Pemkab Pidie membangun 12 unit huntara, sembilan di antaranya untuk rumah yang hancur total, sisanya bagi rumah rusak berat. Pembangunan huntara dibiayai melalui Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Pidie dengan anggaran lebih dari Rp600 juta. Huntara dilengkapi fasilitas dasar seperti MCK, namun kualitas hunian jelas tidak dirancang untuk jangka panjang.
Masalahnya, huntara hanya solusi sementara, sementara proses menuju hunian tetap (Huntap) berjalan lambat. Hingga kini, data rumah warga yang diusulkan relokasi belum diverifikasi oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman RI. Artinya, pembangunan hunian permanen belum memiliki kepastian waktu.
Kondisi ini membuat warga korban banjir bandang kembali berada dalam posisi rentan. Mereka dipaksa menunggu di bangunan sementara, di kawasan yang masih berada di lanskap rawan bencana, tanpa kejelasan kapan rumah tetap akan dibangun.
Di dalam huntara, warga berusaha bertahan. Ruang sempit diisi tikar, peralatan dapur seadanya, dan sisa barang yang berhasil diselamatkan dari banjir. Anak-anak bermain di sekitar bangunan, sementara orang dewasa menahan cemas setiap kali hujan turun deras.
Trauma belum sepenuhnya pulih, tetapi kehidupan harus tetap berjalan.
Situasi ini menegaskan satu persoalan klasik penanganan bencana di daerah: respon cepat di tahap darurat, tetapi lamban di tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Pemerintah daerah bergerak dengan keterbatasan anggaran, sementara pemerintah pusat belum menunjukkan percepatan yang nyata.
Tanpa kepastian hunian tetap, huntara berisiko berubah fungsi dari tempat singgah menjadi penampungan jangka panjang, sebuah pola berulang dalam penanganan bencana di berbagai daerah. Bagi warga Blang Pandak, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie huntara bukan simbol keberhasilan negara, melainkan pengingat bahwa keselamatan masih bersyarat.
Selama hunian tetap belum terwujud dan mitigasi bencana belum diperkuat, ancaman banjir bandang akan terus membayangi. Negara seharusnya tidak berhenti pada papan, seng, dan BTT. Yang dibutuhkan warga adalah kepastian, bukan sekadar tempat menunggu. (Id69)
