BLANGPIDIE (Waspada.id): Perum Bulog Kantor Cabang (KC) Blangpidie, memastikan penyaluran 405 ton beras Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), bagi masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh Selatan, Aceh Singkil dan Kota Subulussalam, berjalan sesuai ketentuan dan kebutuhan lapangan.
Distribusi bantuan pangan ini merupakan bagian dari respons negara, atas status tanggap darurat yang ditetapkan pemerintah daerah setempat, sekaligus tindak lanjut atas instruksi Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas).
Kepala Perum Bulog KC Blangpidie, Nurul Iranda Sari Minggu (25/1) lalu menjelaskan, penyaluran dilakukan secara terukur dan bertahap, menyesuaikan perkembangan situasi kebencanaan di masing-masing daerah. “Penyaluran beras CPP untuk bencana alam dilaksanakan dalam rentang 26 November 2025 hingga 25 Januari 2026, berdasarkan permohonan resmi kepala daerah yang wilayahnya terdampak,” ungkapnya.
Distribusi Berbasis Kebutuhan, Bukan Seremoni
Dielaskan, Permintaan bantuan pangan bermula dari laporan Pemerintah Aceh terkait dampak banjir besar pada November 2025. Seiring meluasnya wilayah terdampak, pemerintah kabupaten/kota mengajukan penambahan alokasi bantuan.
Menindaklanjuti hal itu, Bapanas menginstruksikan penyaluran total 1.797.884 kilogram beras CPP untuk korban bencana hidrometeorologi di Provinsi Aceh, termasuk wilayah kerja Bulog KC Blangpidie.
Hingga akhir Januari 2026, Bulog KC Blangpidie telah menyalurkan 405.861 kilogram beras dari total pagu 649.976 kilogram, bekerja sama dengan Dinas Pangan kabupaten/kota, guna memastikan bantuan tepat sasaran dan menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan.
Bulog menegaskan bahwa sisa pagu bantuan CPP masih akan terus disalurkan selama masa tanggap darurat berlangsung, yang dijadwalkan hingga 29 Januari 2026, atau menyesuaikan kebijakan lanjutan pemerintah daerah dan pusat.
Langkah ini mencerminkan peran strategis Bulog dalam menjaga stabilitas pangan, khususnya di tengah situasi darurat, dengan pendekatan yang mengedepankan akurasi data, koordinasi lintas instansi dan keberlanjutan distribusi.
Di tengah pemulihan pascabencana, kehadiran pangan yang cukup dan terjamin menjadi fondasi penting bagi masyarakat untuk kembali menata kehidupan—dan di titik itulah negara dituntut hadir, bukan sekadar terlihat.(id82)
