KOTA JANTHO (Waspada): Bupati Aceh Besar, H. Muharram Idris, meminta PT. Pertamina Petra Niaga mencabut izin pangkalan LPG 3 kg yang nakal dan menjual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Permintaan ini disampaikan Syech Muharram (sapaan akrab Bupati) dalam pertemuan koordinasi dan sosialisasi pendistribusian LPG di Dekranasda Aceh Besar, Selasa (24/6).
“Warga Aceh Besar pada umumnya berprofesi sebagai petani, nelayan dan buruh, kadang sering terlambat untuk antre membeli LPG 3 Kg di pangkalan, sementara pangkalan hanya melayani pembeli hanya sesaat, sehingga mereka yang tidak sempat membeli di pangkalan dan harus membeli di tempat lain dengan harga yang sangat tinggi di atas HET,” ungkap Syech Muharram. Ia menduga praktik tersebut telah berlangsung lama dan menyulitkan warga.
Syech Muharram juga menyarankan agar BUMG (Badan Usaha Milik Gampong) atau BUMGAMA (Badan Usaha Milik Gampong Bersama) dijadikan pangkalan LPG 3 kg agar pendistribusian lebih tepat sasaran. “Saya menyarankan kepada pihak PT. Pertamina Petra Niaga untuk melakukan investigasi lapangan dan mendata panggkalan-pangkalan yang nakal dan kemudian dicabut izinnya,” tegasnya.
Muhammad Suhanda, Sales Branch Manager (SBM) III Aceh Gas PT. Pertamina Petra Niaga, menyambut baik saran tersebut. Ia menyampaikan bahwa distribusi LPG subsidi di Aceh Besar telah mencapai 46,6% dari kuota 12.006 metrik ton tahun 2025 melalui 11 agen dan 991 pangkalan. “Saran Bapak Bupati akan kami teruskan ke pimpinan, tapi menyangkut dengan pangkalan yang nakal banyak yang sudah kami cabut izinnya,” kata Suhanda.(b03)
