BANDA ACEH (Waspada.id): Bupati Aceh Besar H. Muharram Idris (Syech Muharram) menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Sinkronisasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berlangsung di Assembly Hall Darmawangsa Makodim 0101/KBA, Banda Aceh, Senin (29/9).
Dalam sambutannya, Bupati menekankan pentingnya sinergi semua pihak dalam mengawal pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah diluncurkan pemerintah pusat.
“Seharusnya sebelum ada MBG dan terbentuknya SPPG ini, kita sudah duduk bersama seperti hari ini. Program MBG ini sangat mulia, dan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar menyambutnya dengan baik. Tugas kita adalah mengawal program yang sudah diarahkan ini,” tegasnya.
Muharram menyebutkan, hampir seluruh sekolah di Aceh Besar telah merasakan manfaat dari program MBG yang bertujuan mengurangi stunting sekaligus mempersiapkan generasi emas Indonesia. Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya bergantung pada distribusi makanan, tetapi juga pada pengawasan proses mulai dari dapur hingga ke meja siswa.
“Yang harus kita kawal mulai dari dapurnya, proses pembuatannya, hingga pengantarannya. Jangan sampai nasi dimasak tengah malam untuk dibagikan siang hari. Jika ikhlas dan jujur, Insya Allah tidak ada masalah. Tapi kalau SPPG curang, persoalan pasti muncul di lapangan,” ungkapnya.
Ia menambahkan, saat ini ada sekitar 128 ribu penerima manfaat MBG di Aceh Besar. Sementara itu, MBG swasta yang beroperasi baru delapan unit, ditambah dua dapur MBG milik Pemkab di Kota Jantho dan Kuta Baro.
Sementara itu, Dandim 0101/KBA Letkol Inf. Faurizal Noerdin S.Sos mengapresiasi penyelenggaraan rakor tersebut. Menurutnya, Makodim bukan hanya milik Kodim dan Danramil, tetapi juga masyarakat Banda Aceh dan Aceh Besar.
“Rakor ini sebenarnya sudah lama kita rencanakan. Kami ingin setiap permasalahan diselesaikan dengan komunikasi dan sinergi, bukan dengan saling menyalahkan. Jangan sampai masalah diviralkan di media sosial, tapi mari kita selesaikan dengan musyawarah,” ujarnya.
Wakil Wali Kota Banda Aceh, Afdhal Khalilullah, juga menyampaikan pentingnya sinkronisasi data penerima manfaat MBG. Ia menyebutkan, di Banda Aceh tercatat 67 ribu penerima manfaat, termasuk 5.817 balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
“Kami menargetkan 83.780 penerima manfaat, meski ada perbedaan data dengan pihak Kodim yang menyebut 81 ribu. Inilah gunanya kita duduk bersama, agar data bisa sinkron dan program berjalan maksimal,” jelasnya.
Afdhal menambahkan, meski mayoritas masyarakat menyambut baik program ini, sebagian kecil masih kurang merespons, salah satunya dipengaruhi oleh informasi negatif yang beredar dari luar Aceh.
Turut hadir dalam rakor tersebut Wakil Wali Kota Banda Aceh Afdhal Khairullah, Korwil MBG, Kepala BPOM Kota Banda Aceh dan Aceh Besar, Kepala Dinkes dan Disdik Aceh, Kepala Dinkes dan Disdik Kota Banda Aceh, Plt Dinkes Aceh Besar, Plt Disdikbud Aceh Besar, serta instansi terkait lainnya. (id65)
