BIREUEN (Waspada.id): Bupati Bireuen H, Mukhlis tidak mengusulkan Hunian sementara (Huntara) kepada korban banjir bandang di sejumlah kecamatan di wilayah Kabupaten Bireuen.
Hal tersebut dijawab bupati saat ditanyakan wartawan berapa Huntara yang dibangun oleh Pemerintah di Kabupaten Bireuen dalam konferensi pers di pendopo, Rabu, (31/12).
Menurut Bupati, pihaknya telah turun langsung ke lokasi gampong yang dihantam banjir bersama Kepala Badan Nasional Penanggulan Bencana (BNPB) dan sudah membicarakan hal tersebut bahwa bukan Huntara yang dibutuhkan tetapi Hunian Tetap (Huntap) atau pembangunan rumah langsung kepada para korban.
“Mereka tidak butuh Huntara, itu masyarakat yang ngomong langsung kepada Kepala BNPB. Dari pada Huntara lebih baik di meunasah dan Kepala BNPB sudah setuju dengan hunian tetap pembangunan rumah langsung,” jelas Bupati Mukhlis.
Menurutnya, bila Huntara tersebut dibangun Pemerintah nantinya harus mengeluarkan biaya atau anggarannya dua kali, karena itu bersifat sementara. Berbeda dengan pembangunan Huntap, yang dibangun rumah langsung kepada korban banjir bandang tersebut yang tidak mempunyai tempat tinggalnya lagi.
“Pembangunan rumah untuk masyarakat korban banjir itu ribuan sudah kita usulkan. Jika Huntara dibangun, itu di satu lokasi sementara masyarakat kita tidak mau jauh dari tempatnya. Bila ada masyarakat yang tidak ada tempat tinggalnya lagi, boleh tinggal di tempat saudaranya dulu dan biayanya ditanggung oleh pemerintah pe satu Kepala Keluarga (KK) sebesar Rp600.000 per bulannya,” demikian Bupati Bireuen, Mukhlis. (id73)
