KOTA JANTHO (Waspada.id): Pemerintah Kabupaten Aceh Besar menggelar Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi Penerapan Sistem Pendidikan Terpadu (SPT) sekaligus implementasi program Beut Kitab Bak Sikula sebagai upaya mencetak peserta didik yang berkarakter di Gedung Dekranasda Aceh Besar, Gampong Gani, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar, Sabtu (27/9).
Bupati Aceh Besar H. Muharram Idris (Syech Muharram) dalam arahannya menegaskan bahwa program Beut Kitab Bak Sikula telah berjalan hampir dua bulan dan merupakan salah satu cita-cita yang ia canangkan bersama wakil bupati sejak pencalonan.
“Ini adalah program yang lahir dari cita-cita besar kami, agar pendidikan di Aceh Besar tidak hanya mencerdaskan secara akademik, tetapi juga membentuk karakter Islami bagi anak-anak,” ujarnya.
Bupati menekankan, Aceh memiliki keistimewaan dalam bidang pendidikan dan keagamaan yang seharusnya menjadi acuan dalam membuat kebijakan, bukan semata-mata mengikuti sistem pendidikan yang diterapkan pusat.
“Setiap kebijakan dari pusat bisa kita sesuaikan, karena kita punya hak istimewa. Jadi kita harus berani menggunakan regulasi daerah yang sudah diatur dalam keistimewaan Aceh,” tegasnya.
Menurutnya, saat ini 70 persen sekolah di Aceh Besar masih berupa sekolah pendidikan umum, sementara sekolah terpadu baru sekitar 30 persen. Oleh karena itu, pemerintah daerah akan melakukan perekrutan guru Beut Kitab untuk seluruh sekolah pada tahun anggaran berikutnya, setelah melakukan evaluasi dan perluasan program tersebut.
Selain isu pendidikan, Bupati juga menyinggung rendahnya pemanfaatan teknologi digital untuk mempublikasikan program pemerintah. Ia menilai banyak program hanya diketahui oleh peserta kegiatan, tanpa terpublikasi secara luas.
“Kita lalai memanfaatkan digitalisasi. Bahkan kita lebih banyak memenuhi ruang publik dengan spanduk ucapan hari besar, tapi jarang mempromosikan potensi daerah. Padahal Aceh Besar dulu pintu masuk Asia Tenggara, kini hanya sebatas pintu masuk Aceh,” kritiknya.
Dalam kesempatan itu, Bupati juga mengingatkan pentingnya memperingati ulang tahun Kabupaten Aceh Besar, bukan sekadar ulang tahun ibukota. “Kabupaten Aceh Besar sudah tua (sudah ada sejak 590 Masehi) dan disahkan sebagai daerah otonom pada tahun 1956, jauh sebelum Jantho ditetapkan sebagai ibukota pada tahun 1979. Ini tugas MPD untuk menelusuri ulang tahun kabupaten agar bisa kita peringati dengan layak,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua MPD Aceh Besar Drs. Abu Bakar M.Si menyampaikan apresiasi atas komitmen bupati mendukung SPT dan Beut Kitab Bak Sikula. Menurutnya, SPT merupakan identitas pendidikan Aceh Besar yang mengintegrasikan kecerdasan akademik dengan penguatan karakter Islami.
“Kita tidak hanya mendidik anak-anak untuk pintar secara akademik, tetapi juga membentuk karakter Islami. Inilah yang membedakan Aceh Besar dan menjadi keunggulan kita,” katanya.
Ia menambahkan, keberhasilan program tersebut membutuhkan dukungan semua pihak, baik guru, kepala sekolah, pengawas, tokoh agama, legislatif, maupun masyarakat. Evaluasi rutin dinilai penting agar program terus beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan akar budaya dan keislaman.
Sebagai informasi, penerapan SPT di Aceh Besar diatur melalui Qanun Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan diperkuat dengan Qanun Nomor 1 Tahun 2022 tentang Sistem Pendidikan Terpadu.
FGD ini dihadiri Plt Kadisdikbud Aceh Besar Dr. Agus Jumaidi S.Pd, M.Pd, Kadisdik Dayah, perwakilan DSI Aceh Besar, Kemenag, MPU, MAA, PGRI, akademisi, Komisi V DPRK Aceh Besar, tim asistensi bupati, organisasi kepemudaan, komite sekolah, serta kepala sekolah. (id65)
