SIGLI (Waspada.id): Pemerintah Kabupaten Pidie tengah mempersiapkan pendirian Sekolah Rakyat (SR) sebagai upaya meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Rencana tersebut mendapat dukungan penuh dari Bupati Pidie, H Sarjani Abdullah, serta sejalan dengan program Proyek Strategi Nasional (PSN) yang digagas Presiden Prabowo Subianto.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pidie, Muhammad Husein Yahya, Selasa (28/10) menjelaskan bahwa program tersebut lahir dari kepedulian pemerintah daerah terhadap tingginya angka penerima bantuan sosial di Pidie. “Saat ini terdapat sekitar 39.000 penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Ini menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan masih tergolong tinggi,” ujarnya di Sigli, Selasa (28/10).
Menurut Husein, Sekolah Rakyat nantinya akan berbentuk boarding school atau sekolah berasrama yang menyediakan jenjang pendidikan lengkap dari SD hingga SMA. “Sekolah ini akan dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai. Ini sejalan dengan amanah konstitusi bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara,” tambahnya.
Pemerintah Kabupaten Pidie telah meninjau beberapa lokasi calon lahan pembangunan sekolah, antara lain di bekas Panti Asuhan, Minaaraya, Padang Tijie, dan Gampong Leun Tanjpng, Kecamatan Padang Tijie. Namun, hasil verifikasi menunjukkan beberapa lokasi belum memenuhi syarat karena keterbatasan lahan dan adanya infrastruktur seperti tower listrik bertegangan tinggi (SUTET).
“Alternatif terakhir yang kami siapkan berada di sekitar kawasan PCC dekat PWI, dengan luas sekitar lima hektare leboh. Namun, masih ada kendala terkait status tata ruang karena sebagian kecil lahan masuk wilayah mangrove. Qanun untuk perubahan RTRW sudah dibuat, dan kini kami menunggu surat keputusan dari Menteri ATR,” jelas Husein.
Jika terealisasi, Sekolah Rakyat ini diproyeksikan dapat menampung sekitar 1.000 siswa dari keluarga kategori Desil 1 dan 2 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Pemerintah daerah menargetkan pembangunan dimulai pada tahun 2026 setelah seluruh perizinan dan penetapan lahan rampung.(id/69)
