LANGSA (Waspada) : Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Aceh bekerja sama Kesbangpol Kota Langsa mengajak dialog tokoh lintas agama Kota Langsa untuk menciptakan Pilkada yang damai.
Acara yang dibungkus dalam Dialog Lintas Forum ini bertajuk ‘Bersatu dalam Keberagaman Menuju Pilkada Damai’ dihadiri para tokoh agama, mahasiswa dan akademisi, di Aula Kesbangpol Kota Langsa, Rabu (31/7).
Kabid Sosbud dan Ormas Kesbangpol Provinsi Aceh, Surya Edy Rachman SH SIP, saat membuka acara meminta jelang helatan Pilkada tidak adanya konflik SARA.
“Pada tahun ini kita dihadapkan pada Pileg dan ke depan ada Pilkada serentak, oleh karenanya kepada semua pihak diharapkan untuk bisa kerja sama dalam mengkampanyekan Pemilu Damai dan diperbolehkan menggunakan rumah ibadah untuk menyuarakan Pilkada damai melalui mimbar,” kata Surya.
Sedangkan Plt Sekretaris Kesbangpol Kota Langsa, Amir Muda Arafat SH, MSP, mengatakan bahwa dialog atau Focus Group Discussion (FGD) ini bertujuan menampung aspirasi menjelang Pilkada, begitu juga perayaan HUT ke-79 RI.
Narasumber kawakan yang juga Sekretaris FKUB Provinsi Aceh, H Hasan Basri M Nur, M.Hum, menyampaikan kajiannya tentang hubungan sosial antaragama di Aceh. Dia membantah tudingan Aceh sebagai daerah intoleran dalam hubungan antaragama.
Hasan Basri, juga memilah hubungan sosial antaragama dalam lima aspek, yaitu sosial agama, ekonomi, pendidikan, politik dan budaya. Diketahui Indonesia ini ada 1.340 suku, 715 bahasa dan di Aceh ada 13 suku yang hidup berdampingan secara apik.
“Saya sangat apresiasi terhadap Kota Langsa yang tetap menjunjung tinggi toleransi umat beragama dan sejatinya hal ini adalah fondasi untuk dipertahankan, apalagi ke depan ada Pilkada serentak untuk terus damai,” ucapnya.
Ditambahkan Ketua FKDN Kota Langsa, Saifuddin Puteh, mengatakan soal Pilkada sampai saat tidak akan terjadi masalah apa-apa, pada saat Pemilu lalu Langsa juga tidak timbul persoalan seperti daerah lain. Tentu saja hal ini terjaga karena adanya kerja sama semua pihak dan peran media yang tidak terlalu membesarkan persoalan.
Ketua FKUB Aceh, A Hamid Zein, SH MHum, menjelaskan Aceh ini memiliki keistimewaan tersendiri dan Aceh menganut azas desentralisasi simetris, mendapatkan otonomi dan undang-undang tersendiri.
“Kami sangat apresiasi bahwa di Kota Langsa ada mahasiswa asal Papua yang menempuh pendidikan di Universitas Samudera Langsa serta terbangun kerukunan umat beragama dan pastinya Pilkada ke depan menjadi ajang demokrasi yang damai,” pintanya.
Sambungnya, untuk menangkal money politik dengan cara pencegahan dan melibatkan FKUB, FKDN, Kemenag, LSM, Media, MPU duduk bersama untuk mencegahnya, tidak boleh politik praktis, tidak boleh bentangkan spanduk di rumah ibadah.
Terakhir Kabid Ketahanan Ekonomi Sosbud dan Ormas Kesbangpol Kota Langsa, Sri Verawati, SH, menukilkan bahwa hakikatnya perbedaan agama dan suku merupakan rahmatalilalami dan sudah menjadi sunnatullah yang musti disyukuri bersama, oleh karenanya semua pihak memiliki tanggungjawab dalam menciptakan Pilkada Damai.
Hadir perwakilan HKBP, Vihara, Mahasiswa Papua, Ketua Pemuda Muhammadiyah, MAA, FKUB, FKDN, para kabid, staf dan lainya. (crp).
