SIGLI (Waspada.id): Camat Peukan Baro, Kabupaten Pidie, Aceh, Iswadi, SH,I, mengatakan penurunan Dana Desa pada 2026 berdampak signifikan terhadap kapasitas fiskal pemerintahan gampong.
Jika pada tahun-tahun sebelumnya setiap gampong menerima Dana Gampong (Desa-red) berkisar Rp600 juta atau lebih. Pada 2026 jumlah itu turun drastis menjadi rata-rata sekitar Rp215 juta per desa.
Iswadi menjelaskan, selain penurunan nominal, perubahan skema penyaluran juga memengaruhi ruang gerak desa. Dari total Dana Desa yang dialokasikan, hanya sekitar 40 persen yang ditransfer langsung ke rekening gampong. Sementara itu, sekitar 60 persen dialihkan untuk program koperasi desa (kopdes).
“Dulu desa menerima antara Rp600 juta sampai Rp900 juta. Sekarang rata-rata hanya sekitar Rp215 juta, dan yang masuk ke rekening desa hanya 40 persen. Sisanya dialihkan ke program koperasi desa,” ujar Iswadi, Senin (12/1).
Menurut Iswadi, kondisi tersebut dirasakan oleh seluruh 48 gampong di Kecamatan Peukan Baro. Dengan anggaran yang semakin terbatas, pemerintah gampong dituntut lebih cermat dalam menyusun perencanaan dan menentukan skala prioritas pembangunan.
Ia menekankan bahwa keterbatasan anggaran tidak boleh berdampak pada terhentinya pelayanan dasar kepada masyarakat. Pemerintah gampong, kata dia, perlu memastikan belanja desa benar-benar menyentuh kebutuhan mendasar warga.
“Pelayanan publik harus tetap berjalan. Keuchik harus fokus pada kebutuhan utama masyarakat dan penguatan ekonomi gampong,” kata Iswadi.
Iswadi juga mengingatkan pentingnya tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel di tengah kondisi fiskal yang menurun. Kesalahan perencanaan dan belanja yang tidak tepat sasaran berpotensi memperburuk kondisi sosial di tingkat gampong.
Dalam situasi ini, ia mendorong keuchik untuk mengoptimalkan potensi lokal, memperkuat peran Badan Usaha Milik Gampong (BUMG), serta melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan.
“Penurunan Dana Desa menjadi tantangan serius. Kepemimpinan di tingkat gampong akan sangat menentukan apakah desa mampu bertahan dan menyesuaikan diri dengan kondisi baru,” ujar Iswadi. (id69)
