PIDIE JAYA (Waspada.id): Transparansi penanganan banjir di Kabupaten Pidie Jaya (Pijay-red) kembali disorot.
Aliansi Solidaritas Pemuda Pidie Jaya ( ASPPJ), Selasa (10/3/2026) menilai Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pijay hingga kini diduga masih menutup rapat sejumlah data penting terkait penanganan bencana, mulai dari penyaluran bantuan, jumlah pengungsi, hingga skema pemulihan pascabencana.
Koordinator Aliansi Solidaritas Pemuda Pidie Jaya, Dedi Saputra, mengatakan sikap pemerintah daerah yang belum membuka informasi secara menyeluruh justru memunculkan kecurigaan di tengah masyarakat.
“Kami tidak menuntut hal yang berlebihan. Kami hanya meminta satu hal: buka data dan skema penanganan bencana kepada publik,” tegas Dedi.
Menurutnya, hingga kini masyarakat belum mendapatkan gambaran utuh mengenai bagaimana penanganan banjir dilakukan oleh pemerintah daerah. Padahal bencana tersebut menyangkut keselamatan warga, pemulihan ekonomi masyarakat, hingga masa depan para korban terdampak.
“Kami melihat masih banyak data penting yang belum dibuka. Bagaimana bantuan disalurkan, berapa jumlah pengungsi sebenarnya, serta siapa saja yang menerima bantuan, itu semua belum dijelaskan secara transparan,” ujarnya.
Pertemuan dengan Bupati Dinilai Seremonial
Dedi mengungkapkan, pihaknya sebelumnya telah menyampaikan aspirasi langsung kepada Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya. Bahkan, mereka sempat bertemu dengan Bupati Pidie Jaya untuk membahas berbagai tuntutan masyarakat.
Namun hingga kini, pertemuan tersebut dinilai belum menghasilkan langkah nyata di lapangan. “Kami sudah bertemu langsung dengan Bupati Pidie Jaya. Tapi sampai hari ini belum ada langkah konkret yang terlihat. Pertemuan itu terkesan hanya menjadi seremonial tanpa tindak lanjut yang jelas kepada publik,” katanya.
Data BPBD Juga Diminta Dibuka
Kondisi tersebut, lanjut Dedi, menimbulkan kesan bahwa penanganan bencana belum dikelola secara transparan. Bahkan, permintaan data resmi yang diajukan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pidie Jaya juga disebut belum direspons secara terbuka.
“Kami sudah meminta data kepada BPBD Pidie Jaya. Namun hingga sekarang belum ada keterbukaan yang memadai. Padahal dalam situasi bencana, transparansi adalah keharusan, bukan pilihan,” tegasnya.
ASPPJ menilai masih banyak informasi krusial yang hingga kini belum dijelaskan kepada masyarakat. Di antaranya skema penanggulangan banjir dan progres penanganan yang sedang berjalan, data rinci jumlah pengungsi berdasarkan desa dan kecamatan, hingga daftar penerima bantuan serta penerima hunian sementara (huntara).
Selain itu, pemerintah daerah juga dinilai belum mempublikasikan secara jelas data kerusakan infrastruktur publik seperti jalan, jembatan, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, serta tanggul dan aliran sungai yang terdampak banjir.
Tak hanya itu, hingga kini juga belum terlihat peta jalan mitigasi bencana jangka panjang untuk mencegah bencana serupa kembali terjadi di masa mendatang. “Kami tidak ingin penanganan bencana ini berjalan tanpa pengawasan publik. Jika data terus ditutup, wajar jika masyarakat bertanya-tanya: sebenarnya apa yang sedang terjadi?” kata Dedi.
Meski melontarkan kritik tajam, pihaknya menegaskan sikap tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap masyarakat korban banjir yang hingga kini masih berjuang memulihkan kehidupan mereka.
“Kritik ini bukan untuk menjatuhkan pemerintah. Tapi dalam situasi bencana, pemerintah seharusnya hadir dengan keterbukaan, bukan dengan menutup informasi,” ujarnya.
Aliansi Solidaritas Pemuda Pidie Jaya mendesak Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya segera membuka seluruh data terkait penanganan banjir kepada publik. Menurut mereka, tanpa transparansi, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan terus tergerus.
“Transparansi bukan hanya soal data, tetapi juga soal kepercayaan publik. Jika informasi terus ditutup, maka yang tumbuh di tengah masyarakat adalah keraguan,” pungkasnya.(id69)
