KUTACANE (Waspada): Demo puluhan pemuda yang bernaung dalam wadah Aliansi Gerakan Amanah Rakyat, mewarnai Rapat Paripurna Penutupan Pengesahan APBK Aceh Tenggara 2023, Senin (30/1).
Demo yang digelar puluhan pemuda di depan Gedung DPRK tersebut, merupakan gambaran reaksi keras dan bukti perlawanan yang semakin meluas dari komponen masyarakat, terkait bobrok dan berselemaknya rekrutmen Adhoc PPK dan personel PPS di Aceh Tenggara yang dilakukan pihak KIP.
Dahrinsyah, salah seorang pendemo dalam orasinya meminta tim Saber Pungli dari Polres Aceh Tenggata agar melakukan penyelidikan terhadap isu atau rumor yang hangat dan sudah menjadi konsumsi publik terkait sinyalemen suap menyuap dalam perekrutan Adhoc PPK dan PPS di bumi Sepakat Segenep.
Selain meresahkan dan mencoreng wajah KIP, terkait dugaan suap dan KKN dalam menentukan kelulusan penyelenggara pemilu tingkat kecamatan dan tingkat kute, seleksi yang dinilai berbagai kalangan termasuk masif dan meresahkan tersebut, berpotensi memecah belah masyarakat Aceh Tenggara.
Sebagai lembaga yang menyeleksi dan memilih komisioner KIP Aceh Tenggara, DPRK juga merupakan pihaj yang paling bertanggung jawab mengawasi kinerja KIP Agara, karena fungsi pengawasan tersebut melekat pada dewan.
Karena itu, dewan jangan hanya berdiam diri saja melihat keresahan masyarakat, akibat ulah pihak KIP terutama tentang rektutmen PPK dan PPS yang dinilai berbagai elemen masyarakat sarat masalah dan menuai kritikan pedas dari warga, sehingga berujung pada aksi demo bergiliran dan penemtangan lainnya, menyusul marak dan hangatnya isu suap dalam menentukan kelulusan 80 Adhoc PPK dan 1.155 personel PPS yang ditempatkan pada 385 kute yang ada di Aceh Tenggara.
Untuk menyahuti keresahan masyarakat terkait isu suap dan nepotisme dalam rekrutmen PPK dan PPS tersebut, dewan seharusnya segera bergerak dan menaruh kepedulian terhadap keresahan seluruh komponn warga, dengan menggelar Rapat Dengar Pendapat dan selanjutnya membentuk tim Pansus Rekrutmen PPK dan PPS.
Karena DPRK yang mempunyai fungsi pengawasan dan dewan juga yang menyeleksi dan memilih komisoner KIP, karena itu dewan juga yang bertanggung jawab mengawasi kerja dan kinerja KIP, mulai dari rekrutmen penyelenggara pemilu sampai pada masalah anggaran yang digunakan KIP Aceh Tenggara.
“Isu suap menentukan kelulusan, lain yang diumumkan lulus dan lain pula yang dilantik serta masalah skore nilai kelulusan sangat misteri dan penuh rahasia, merupakan bagian terkecil dari banyaknya masalah yang terjadi pada rekrutmen PPK dan PPS di seluruh Aceh Tenggara,” sindir Dahrin.
Kendati Aliansi Gerakan Amanah Rakyat ( AGMR) berorasi selama beberapa jam di depan Mapolres dan gedung DPRK, namun tak ada dari anggota dewan yang keluar menemui pendemo, mulai dari ketua komisi, ketua fraksi dan pimpinan dewan.
Kabag Risalah, Zaini Selian dan Kabag Umum Setwan DPRK Agara, Mhd.Ramadhan ketika dikonfirmasi Waspada, Senin (30/1) tentang data jumlah APBK Agara 2023 mengaku, tak tahu menahu terkait data pada Rapat Paripurna Penutupan Pengesahan APBK 2023,” data itu ada pada Ketua DPRK, karena beliau yang tahu,” ujar Ramadhan.
Ketua DPRK, Deni Febrian Roza kepada Waspada, Senin (30/1) mengaku jika pada pembahasan Rapat Paripurna Penutupan Pengesahan APBK Agara 2023, tidak disinggung terkait jumlah besaran dana APBK yang sudah dievaluasi Gubernur Aceh.(b16/cseh)
