KUTACANE (Waspada): Berbagai kalangan di Aceh Tenggara, meminta Pihak DPRK agar segera membentuk tim Pansus terkait pengelolaan dana dan program Baitul Mal setempat, yang diduga sarat masalah dan jadi perbincangan hangat warga.
Pasalnya, penyaluran berbagai program yang bersumber dari dana umat tersebut, selain ditengarai sarat nuansa kolusi dan nepotisme, program yang dilaksanakan juga banyak yang menuai masalah akibat kurang tepat sasaran.
Samin Ariga, salah seorang tokoh masyarakat Aceh Tenggara, mengaku prihatin dan penasaran menyusul munculnya berbagai isu negatif terkait pengelolaan dana Zakat, Infaq dan Sadaqah yang disebut-sebut sarat masalah, mulai dari program rumah layak huni dan bantuan uang dan barang bagi keluarga miskin.
Bahkan, rumor yng santer beredar ditengah-tengah masyarakat ,pengelolaan dana Zakat, infaq dan Sadaqah yang dikelola pihak Baitul Mal dan pihak Sekretariat yang jumlahnya mencapai miliaran Rupiah belum bisa dipertanggung jawabkan pihak pengelola.
Untuk menghindari fitnah dan meluruskan isu hangat yang beredar ditengah-tengah masyarakat, terkait pengelolaan dana ZIS di Baitul Mal Kabupten, Samin dan warga Agara lainnya mendesak agar pihak DPRK, segera membentuk tim Pansus untuk meluruskan, menelusuri dan menelisik persoalan di Baitul Mal kabupaten yang tak kunjung menemukan titik terang.
Kasri Selian, salah seorang anggota DPRK Aceh Tenggara kepada Waspada , Rabu ( 15/6) mengaku, sangat setuju dan menyambut hangat terkait usulan masyarakat agar pihak dewan membentuk tim Pansus Baitul Mal.
“Pembentukan Tim Pansus sangat perlu dilakukan, agar ditemukan masalah sebenarnya yang terjadi di Baitul Mal Kabupaten dan agar bisa dicari jalan keluar terkait pengelolaan dana yang disebut-sebut bermasalah dan jumlah dana yang belum bisa dipertanggung jawabkan mencapai miliaran Rupiah,” ujar Kasri Selian.
Selain itu, pembentukan Pansus juga bertujuan untuk memperjelas batasan pengelolaan dana yang bermasalah dan mulai dari mana dana dan kegiatan yang harus dipertanggung jawabkan kepengurusan baru BMK Agara yang dinahkhodai Sufian Husni Salam,” Jangan sampai nanti berbagai masalah yang timbul dimasa kepengurusan BMK yang lama, menjadi tanggung jawab dan beban pengurus yang baru, ini yang perlu diperjelas dan dipertegas,” ujar Kasri Selian.
Menanggapi usulan pembentukan Pansus Baitul Mal Kabupaten Agara, Ketua DPRK Deni Febrian Roza kepada Waspada, Rabu (15/6) mengaku mendukung penuh usulan pembentukan Pansus yang jadi perbincangab hangat ditengah-tengah masyarakat tersebut,” yang jelas, dalam waktu dekat kita akan memanggil dan mengumpulkan anggota komisi yang ada di DPRK untuk membahas pembentukan Pansus Baitul Mal,” tegas Deni FR.(b 16)
Teks foto utama: F Deni febrian Roza, ketua DPRK Agara. Waspada/Ist
