KUTACANE (Waspada): Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tenggara meminta Pj Bupati Drs Syakir, M.Si, agar serius dan bijak menangani penanggulangan banjir sungai yang terjadi dalam sepekan terakhir.
Permintaan tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRK, Jamudin Selian didampingi Wakil II, Marwan Hanafi, anggota Dewan lainnya, Win Bungsu, Zaini Selian, T Dedi Faisal Selian, Mufti Desky dan Musiadi, di ruang kerja Jamudin, Kamis (24/8), usai menutup sidang Paripurna Pengesahan Qanun Pelaksanaan Pertanggung Jawaban APBK Agara 2022.
Banjir Agustus 2023 ini dampaknya sangat terasa, apalagi ada beberapa sungai yang secara bersamaan meluap dan menghantam pemukiman penduduk dan areal perkebunan, pertanian hingga merusak fasilitas yang dibangun pemerintah, bahkan dampaknya menyebabkan lebih dari 21 desa terendam banjir pada 5 Kecamatan.
Selain penanganan yang cepat termasuk urusan pangan di tenda pengungsian, Pemkab melalui dinas terkait seperti BPBD, Dinas Sosial dan PUPR maupun Dinas Kesehatan juga, harus mencari dan mengantisipasi penyebab banjir sungai sehingga dampaknya bisa diminimalisir.
Selain Sungai Alas dan Sungai Lawe Bulan, banjir akibat meluapnya air yang tak tertampung aliran sungai karena tingginya curah hujan, terutama di sungai Lawe Kinga, Lawe Kisam. Tingginya sendimentasi hingga menyebabkan pendangkalan dasar sungai juga, merupakan penyebab utamanya terjadinya banjir di Bumi Sepakat Segenep.
Apalagi, papar Jamudin dan Paisal Selian serta Win Bungsu Edol, karakter sungai di Aceh Tenggara terbilang ganas dan liar, karena sendimentasi atau pendangkalan terhadap dasar sungai sangat cepat, sebab itu senantiasa berpotensi menyebabkan terjadinya banjir.
Untuk menghindari atau meminimalisir terjadinya dampak banjir yang lebih luas lagi, sudah saatnya Pj Bupati mengusulkan rencana yang matang tentang normalisasi beberapa sungai di Aceh Tenggara yang kerapkali menyebabkan terjadinya banjir, terutama pada Sungai Lawe Bulan, Lawe Kisam,Lawe Kinga, Lawe Ketuban dan beberapa sungai lainnya di Kecamatan Bukit Tusam, Semadam dan Lawe Sigala-gala pada pemerintah pusat.
Selain normalisasi dan agar dasar sungai bisa dikendalikan terutama karena tinggginya sendimentasi, ujar Waket 1 DPRK, Jamudin Selian, beserta anggota dewan lainnya, mendesak agar ada perusahaan yang diurus izinnya, mengeruk dasar sungai secara kontinyu.
“Fungsinya mengendalikan dan meminimalisir dampak banjir sungai, selain itu, bisa juga menghasilkan PAD bagi daerah, karena itu Pj Bupati juga harus respon dan tanggap serta secepatnya berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan Balai Wilayah Sungai,” saran Jamudin diamini anggota dewan lainnya.
Tak bisa dipungkiri, selama ini akibat tingginya sendimetasi dan tak adanya kegiatan pengerukam dasar sungai, banyak proyek beronjong, normalisasi dan perkuatan tebing sungai yang ambruk akibat tingginya sendimentasi pada sungai Lawe Kinga dan Lawe Kisam.
“Masalahnya, sedikit saja hujan di bagian hulu, dipastikan akan banyak membawa material batu, pasir, tanah dan kerikil ke bagian hilir sungai, akibatnya debit air berlebihan, melimpah dan melewati beronjong dan tanggul hingga merambah ke pemukiman penduduk,” tutup Jamudin Selian,seraya mengatakan saat ini hubungan DPRK dan Pj Bupati Syakir selaras dan sejalan.(cseh/b16).
