SINGKIL (Waspada): Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) mengaku masih kurangnya pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat.
Hal itu disebabkan minimnya anggaran yang tersedia sehingga sosialisasi tidak dapat dilaksanakan selama 2 tahun terakhir.
Kepala DP3AP2KB Rumadhan saat dikonfirmasi Waspada.id, Rabu (19/10) kemarin mengatakan, minimnya kegiatan sosialisasi kepada masyarakat disebabkan anggaran yang diterima selama ini tidak merata.
Hal itu juga disebabkan karena dilakukannya refocusing anggaran akibat pandemi Covid-19 selama 2 tahun terakhir.
“Sementara sosialisasi stop selama 2 tahun. Padahal kegiatan Kampung KB harus gencar disosialisasikan,” bebernya
Dijelaskannya, selama ini kurangnya kegiatan di DP3AP2KB karena masalah anggaran. Baik kegiatan pengadaan seperti alat kontrasepsi yang semestinya didistribusikan ke Puskesmas dan klinik 2 tahun kosong. Kemudian fisik hanya dapat pembuatan parkir.
“Namun sekarang dengan diajukannya pohon kinerja selama Penjabat Bupati, sehingga bisa nampak SKPK yang butuh anggaran prioritas. Tidak seperti selama ini anggaran hanya terfokus hanya kepada SKPK tertentu. Kalau ini tidak bisa lagi sudah nampak dia,” ucap Rumadahan.
Sementara itu, Dinas P3AP2KB sebelumnya juga sempat mendapat sorotan oleh media. Lantaran terkesan tertutup setiap kegiatan terhadap media.
Katanya, P3AP2KB tidak ada tertutup, itu salah informasi. Mungkin karena saat pembukaan saya tidak hadir.
Dan kegiatan yang sedang dilaksanakan ini Rumah Dataku, melibatkan lintas sektoral.
Ada tekhnis dan bidangnya masing-masing. Seperti Kampung KB kita tetap ada perpanjangan tangan dan ada koordinatornya di desa.
Jika tidak transparan kenapa kita mengundang Muspika juga, agar semua program diketahui mereka dan masyarakat.
Dan ini hanya kegiatan kecil saja, Fasilitasi Pendataan di Rumah Data Kependudukan, dan kita hanya sebagai fasilitator dan menyiapkan tempat. Semua penyelenggara dari Dinas Provinsi, terangnya.
Rumah data ini adalah milik masyarakat desa. Sehingga disosialisasikan kepada masyarakat agar memahami. Untuk Rumah Dataku berbeda dengan data yang dimiliki Badan Pusat Statistik (BPS).
Para petugas pendataan akan menghimpun data kerumah-rumah. Dan biaya ditanggung oleh Dinas Provinsi guna menghimpun data berapa jumlah penduduk sejahtera, penduduk miskin dan lainnya, semua bisa diakses dari desa kedepannya.
Terpisah, Sekretaris Lembaga Swadaya masyarakat lumbung informasi rakyat (Lira) Aceh Singkil Alexander yang dikonfirmasi waspada.id, Jumat (21/10), menuding Dinas DP3AP2KB tidak transparan.
Sebab katanya, kegiatan penyuluhan melalui Program KB yang bersumber dana DAK Non fisik pada tahun 2022, terkesan tertutup. Sebab peserta yang hadir banyak yang tidak sesuai dengan aturan dan terkesan dibatasi. Apalagi tidak ada undangan resmi kepada kepala desa namun hanya melalui lisan.
Sementara Lira dan awak media hendak menemui Kepala Dinas tidak berhasil. Dan nomor handphone juga tidak diberikan oleh Kasi PLKB, yang terkesan menghindar.
Program tersebut, sudah di sosialisasikan dibeberapa kecamatan di Aceh Singkil, beber Alexander (b25)
Foto: Kepala Dinas P3AP2KB Rumadhan dan Kadis DPMK Azwir saat membuka kegiatan Rumah data Kependudukan di Aula Kantor setempat. WASPADA/ist
