SINGKIL (Waspada): Setelah aparatur desa di Aceh Singkil, kali ini para Ketua PKK desa, kecamatan dan kabupaten ambil bagian untuk menggelar Bimtek, yang dilaksanakan di Bukittinggi Sumatera Barat (Sumbar).
Tak tanggung-tanggung sumber anggaran dana desa yang tekuras untuk kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) di tahun sebelumnya, nilainya lebih mencapai ratusan juta.
Dari sumber yang tidak ingin disebutkan namanya kepada Waspada.id mengungkapkan, dana desa yang digunakan untuk kegiatan Bimtek, sampai dengan Juli 2024 diperkirakan menelan anggaran mencapai Rp70 juta per desa dari beberapa kegiatan.
Sementara beberapa sumber lainnya menyebutkan dana desa nya terpakai mencapai Rp55 juta terkuras untuk kegiatan Bimtek.
Meskipun pasca diterjang banjir bandang yang menelan korban jiwa puluhan orang itu, namun para Ketua PKK yang didampingi beberapa kepala desa (Kades) tak urung untuk melaksanakan Bimtek di Kota Ranah Minang, persisnya di Hotel Pusako Bukittinggi, Sumbar.
Menanggapi persoalan Bimtek yang terus menjadi sorotan publik ini, Ketua DPD Corruption Investigation Committee (CIC) Khairul Amri kepada Waspada.id, Selasa (9/7/2024) mengatakan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampong (DPMK) terkesan telah mengangkangi aturan dan prosedural terkait pelaksanaan Bimtek PKK yang belum memiliki Peraturan Bupati (Perbup).
Katanya, seharusnya program Bimtek yang dilaksanakan ini bisa bermanfaat dan jangan asal-asalan saja apalagi dilaksanakan di luar Aceh. “Sehingga manfaatnya tidak dirasakan untuk masyarakat,” ucap Khairil.
Pemerintah Kabupaten harus menganggarkan dana Bimtek ini untuk desa dari dana hibah atau dapat dibahas dalam anggaran sidang Paripurna DPRK, atau melalui Pokir dewan. Tidak seharusnya diambil dari anggaran dana desa karena dana desa untuk membangun desa dan meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.
“Administrasi anggaran dana desa Bimtek harus jelas rinciannya, digunakan untuk apa saja, dan itu tugas DPMK. Dan perlunya diumumkan secara transparan,” tegas Khairul
Baca juga:
Sementara itu Camat Singkil Khairuddin menyebutkan, sebanyak 16 desa di Kecamatan Singkil tidak ikut dalam kegiatan Bimtek di Sumatera Barat karena tidak adanya anggaran.
“Sesuai arahan bupati saat pelantikan Kepala Desa di Aula Bappeda agar Bimtek tidak dilaksanakan di luar daerah. Jika dibutuhkan pelaksanaan Bimtek untuk desa, agar narasumbernya didatangkan ke daerah,” ucapnya
Sementara itu salah satu kepala desa mengaku telah diarahkan oleh camat untuk mengikuti setiap kegiatan Bimtek yang dilaksanakan oleh DPMK Aceh Singkil.
“Kami sebenarnya dilema dalam hal ini. Sebab kalau kami tidak ikut, nantinya terkendala saat penarikan Anggaran Dana Desa (ADD), sebab masyarakat yang memilih saya, makanya saya tidak ikut,” kata salah satu kepala desa yang enggan disebutkan namanya.
Apalagi katanya, Bimtek tersebut tidak akan meningkatkan kapasitas, sebab perjalanan menuju lokasi Bimtek yang terlalu jauh sehingga tidak maksimal, pungkasnya.
Terpisah Kepala DPMK Aceh Singkil Azwir SH yang ditemui Waspada.id mengatakan, Bimtek diikuti sebanyak 41 orang dari PKK ditambah beberapa kepala desa sebagai pendamping.
Alasan Bimtek dilaksanakan di luar daerah, karena pertimbangannya PKK di Kota Bukittinggi, Sumbar memiliki prestasi dan penghargaan yang sudah banyak. Kemudian telah berhasil dalam pengelolaan bank sampah didaerahnya. “Dan ke depan harapannya bisa diimplementasikannya ke Aceh Singkil,” ucap Azwir
Sebab PKK di Aceh Singkil masih minim prestasi sehingga perlu jalan-jalan keluar daerah agar bisa banyak yang dilihat, pungkas Azwir. (b25)
Seharus nya Azwir jangan menyebutkan jalan jalan ke luar daerah ,mungkin teriris perasaan masyarakat desa,masak uang masyarakat di buat jalan jalan,maunya berkata itu berfikir pakai akal.