Jalur nasional Medan–Banda Aceh di kawasan Bambi hingga Ulee Cot Seupeng, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie, kembali menghadirkan ironi.
Di jalur strategis yang semestinya menjadi etalase daerah, sampah justru berserakan di bahu jalan, menciptakan kesan kumuh yang mencederai ruang publik.Persoalan ini bukan sekadar soal kebersihan. Ia menyentuh langsung wibawa pemerintah dan disiplin masyarakat dalam menjaga fasilitas bersama.
Jalan nasional adalah wajah daerah. Ketika wajah itu dibiarkan kotor, yang tercoreng bukan hanya lingkungan, tetapi juga martabat Kabupaten Pidie di hadapan publik lintas wilayah.Di tengah situasi tersebut, sikap tegas Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pidie patut dicatat.
Kepala DLH Pidie, Firman Maulana, S.STP, M.AP, Sabtu (7/2/2026), menegaskan bahwa persoalan sampah di jalur nasional telah melampaui batas toleransi dan tidak bisa lagi disikapi dengan pendekatan lunak.
“Ini bukan sekadar soal kotor atau bersih. Ini soal mentalitas. Jalan nasional bukan tempat pembuangan sampah. Kalau dibiarkan, yang rusak bukan hanya lingkungan, tetapi juga citra daerah,” tegas Firman.
Ia juga menyoroti fakta bahwa sumber sampah tidak sepenuhnya berasal dari warga sekitar. Banyak di antaranya justru berasal dari pengguna jalan yang melintas dan membuang sampah tanpa rasa tanggung jawab.
“Kami bisa membersihkan. Tetapi kalau perilaku tidak berubah, persoalan ini akan terus berulang. Edukasi harus berjalan, namun penegakan aturan juga tidak boleh lembek,” ujarnya.
Nada serupa disampaikan Camat Peukan Baro, Iswadi, S.Hi. Menurutnya, kebiasaan membuang sampah sembarangan di jalan nasional bukan hanya pelanggaran aturan, tetapi juga pelanggaran etika publik.
“Jalan nasional adalah wajah daerah, bukan halaman belakang. Kalau ruang publik diperlakukan sembarangan, berarti ada masalah dengan kesadaran kita,” kata Iswadi.
Ia menegaskan, tanpa ketegasan dan konsistensi, penanganan sampah hanya akan menjadi rutinitas reaktif yang tidak menyentuh akar persoalan.
Keluhan masyarakat memperkuat kenyataan tersebut. M Ali, warga setempat, mengaku kondisi sampah di sepanjang jalan nasional sudah lama meresahkan.
“Hampir setiap hari kami lihat sampah berserakan. Sudah dibersihkan, tetapi tidak lama kemudian muncul lagi. Kami berharap ada ketegasan supaya orang tidak seenaknya buang sampah,” ujarnya.
Suara warga ini menegaskan satu hal penting: publik tidak hanya menuntut aksi bersih-bersih, tetapi juga kepastian bahwa ruang publik dijaga dengan aturan yang jelas dan ditegakkan secara konsisten.
Aksi pembersihan yang dilakukan DLH Pidie layak diapresiasi. Namun ujian sesungguhnya terletak pada keberanian menjaga konsistensi. Jalan nasional tidak boleh terus menjadi korban pembiaran, sementara pemerintah dipaksa membersihkan akibat perilaku yang sama, berulang kali.
“Lingkungan bersih adalah ukuran peradaban. Kalau soal sampah saja kita kalah, jangan bicara pembangunan berkelanjutan,” pungkas Firman.
Persoalan sampah di jalur nasional Bambi–Ulee Cot Seupeng seharusnya menjadi alarm keras bagi semua pihak. Pemerintah, aparat, dan masyarakat memikul tanggung jawab yang sama.
Jalan nasional bukan sekadar lintasan kendaraan, melainkan cermin martabat daerah. Dan martabat, tidak pantas ditumpuk bersama sampah.
Muhammad Riza
