BLANGPIDIE (Waspada.id): Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan (DPMP4) Aceh Barat Daya (Abdya) menggelar pelatihan penyusunan Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) bagi para perencana di setiap SKPK. Kegiatan berlangsung selama dua hari di Aula BKPSDM Abdya, Selasa (25/11).
Asisten Administrasi Umum Setdakab Abdya, Rizal SMN, saat membuka kegiatan menyampaikan bahwa pelatihan tersebut merupakan langkah strategis dalam memastikan pembangunan di Abdya berjalan sesuai prinsip keadilan gender. Menurutnya, pemerintah daerah harus mampu merumuskan kebijakan dan program yang memberikan manfaat bagi seluruh kelompok masyarakat, termasuk perempuan, laki-laki, anak-anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya. “GAP dan GBS menjadi instrumen penting untuk memastikan setiap perangkat daerah mampu mengidentifikasi permasalahan, merumuskan solusi, serta menyusun anggaran yang tepat sasaran. Pembangunan tidak boleh hanya berorientasi pada output, tetapi juga outcome yang benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Rizal menegaskan isu gender bukan sekadar urusan perempuan, melainkan bagian integral dari perencanaan pembangunan. Ia meminta seluruh peserta mengikuti pelatihan dengan serius, mengingat keberhasilan implementasi GAP dan GBS sangat bergantung pada kemampuan perangkat daerah mengintegrasikannya ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran.
Sementara itu, Sekretaris DPMP4 Abdya, Mahyuddin, S.H., didampingi Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Julisna, S.E., menyebutkan pelatihan tersebut menghadirkan pemateri dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, yakni Dr. Rasyidah, M.Ag. dan Ismiati, S.Ag., M.Si., Ph.D.
Pelatihan ini bertujuan meningkatkan kapasitas peserta dalam memahami analisis gender serta teknik penyusunan GAP dan GBS. Peserta juga mendapatkan materi mengenai konsep dasar gender, identifikasi isu gender dalam program SKPK, hingga praktik langsung penyusunan rencana aksi dan penganggaran responsif gender. Fasilitator turut memberikan studi kasus untuk memperkuat kemampuan analisis data terpilah dan penyusunan solusi yang tepat.
Kegiatan berjalan interaktif, dan diharapkan hasilnya dapat memperkuat integrasi perspektif gender dalam setiap kebijakan pembangunan daerah.(id82)
